Advertorial
DPMPTSP Kaltim Berpartisipasi dalam FGD tentang Hilirisasi Industri di Kaltim yang Diselenggarakan oleh Disperindagkop
Kaltimtoday.co, Samarinda - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Puguh Harjanto, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kaltim. Kegiatan ini bertema "Identifikasi Lahan dan Hilirisasi Industri di Kaltim" dan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni.
Dalam FGD tersebut, Sekda Kaltim menekankan pentingnya hilirisasi industri sebagai kunci transformasi ekonomi di daerah, terutama mengingat sektor ekonomi Kaltim yang saat ini masih dominan bersifat ekstraktif.
"Kami berusaha memetakan potensi lahan dan hilirisasi industri di Kaltim serta di masing-masing kabupaten dan kota secara efektif," ungkap Sri Wahyuni.
Pemetaan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung potensi hilirisasi di tiga area utama: Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Samarinda.
Sekda juga menyebutkan bahwa enam area yang termasuk dalam super hub pengembangan ekonomi IKN adalah kawasan industri Buluminung di PPU, kawasan industri Kariangau di Balikpapan, dan kawasan ekonomi khusus MBTK di Kutai Timur (Kutim).
“Keenam area ini akan menjadi pemicu bagi pengembangan hilirisasi di Provinsi Kaltim, mendukung Ibu Kota Nusantara,” jelas Sri Wahyuni.
Partisipasi DPMPTSP Kaltim dalam FGD ini menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung inisiatif hilirisasi industri di Kaltim, yang selaras dengan visi pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan diversifikasi di provinsi tersebut.
[ADV DPMPTSP KALTIM | TOS]
Related Posts
- HPKR Samarinda Soroti Lambannya Perizinan Reklame, Kendala Utama Disebut Ada di Aspek Teknis
- 35 Tahun Belum Tuntas, BPKAD Kaltim Siapkan Materi Teknis ke Kemendagri Cari Solusi Status Lahan Korpri Loa Bakung
- Dinkes Kaltim Ungkap Estimasi 21 Ribu Kasus TBC Tahun 2026, Baru Bisa Jangkau 60 Persen
- Kas Daerah Seret, Utang Rp400 Miliar Pemkot Samarinda Dibayar Bertahap
- Pimpinan Badan Gizi Dicopot, JPPI Desak Presiden Prabowo Evaluasi Total Program Makan Gratis








