Kaltimtoday.co, Berau - Banyaknya aset milik daerah yang sudah tidak layak pakai namun masih belum ditindaklanjuti mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai. Ia menilai kondisi ini dapat menimbulkan pemborosan anggaran, terutama dalam hal biaya perawatan. 

Hal ini menurutnya perlu dikejar sebelum ketok palu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2026. Sejumlah aset yang dilirik sebagian besar merupakan operasional seperti mobil ambulance dan lain sebagainya.

Sudah semestinya, menurut Rifai ketika ada aset yang sudah tidak memenuhi standar dan tidak layak pakai untuk diganti baru. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan beban perawatan semakin besar.

"Kenapa tidak diusulkan untuk dilelang dan diganti? Seharusnya begitu, apalagi kita akan membahas APBD murni 2026," ujarnya.

Dia mengatakan, proses pengusulan pergantian aset tersebut harus dilakukan pendataan yang jelas oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal ini dimaksudkan agar distribusinya sesuai dengan peruntukan tanpa membuang-buang biaya.

Sementara itu, pihak legislatif belum pernah mengetahui terkait inventarisasi aset yang ada. Sehingga ia bersama anggota di Komisi II bisa mengetahui secara detail komposisi aset yang ada saat ini.

"Kami minta supaya pemerintah daerah aktif mengusulkan. Harus ada data jelas dulu, berapa jumlah unit aset yang masih digunakan dan kondisinya seperti apa. Kalau memang tidak layak, ya diusulkan saja untuk diganti," bebernya.

Rifai menyatakan bahwa langkah ini penting agar pengelolaan anggaran lebih efisien dan tidak tersedot pada biaya perawatan yang tidak sebanding dengan manfaatnya. 

"Saya berharap pembahasan APBD 2026 nanti dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan terhadap aset-aset daerah yang sudah tidak optimal lagi dalam mendukung kinerja pemerintahan," pungkasnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]