Advertorial
DPRD Minta DLHK Awasi dan Bina Perusahaan yang Dicaplok Proper Merah
Kaltimtoday.co, Berau - Masih terdapat perusahaan yang dianggap lemah dalam melaksanakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) di Berau.
Situasi itu membuat sejumlah perusahaan terkait mendapat predikat merah. Kondisi ini kemudian mendapat sorotan Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.
Menurutnya, tak lazim ketika perusahaan yang sejatinya telah memiliki izin secara legal, sementara dari hasil penilaian sejumlah kewajiban nyatanya belum terpenuhi secara baik dan benar.
"Proper merah ini kan jelek, efeknya apa? Kembali kepada lingkungan, masyarakat dan akibat," katanya.
Guna menguak fakta di lapangan, selaku komisi yang membidangi soal energi dan sumber daya mineral (ESDM), pihaknya akan segera memanggil perusahaan yang bersangkutan termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Langkah cepat tersebut, sebagai upaya agar tidak ada pembiaran secara berlarut terhadap kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan perusahaan.
"Karena yang dirugikan tadi tak lain adalah masyarakat itu sendiri," tegasnya.
Mendengar DLHK juga akan melaksanakan pembinaan, politisi PDI Perjuangan tersebut tentu tidak tinggal diam. Dirinya ingin mengetahui secara detail terkait pola pembinaan yang dilakukan.
Menurut pandangannya, ketika suatu perusahaan menerima rapor merah maka dari hematnya, ada pembinaan dari dinas yang tidak diindahkan. Sehingga menyebabkan, penilaian mendapat hasil kurang maksimal.
"Kami akan panggil pemerintah daerah, semaksimal dan sejauh mana sudah dinas melakukan peninjauan lapangan, kami harap ke depan tidak ada lagi perusahaan yang mendapat proper merah," tandasnya.
[MGN | ADV DPRD BERAU]
Related Posts
- Kirim 430 Atlet ke Asian Games 2026, Presiden Prabowo Janjikan Bonus Rp3 Miliar dan Minta Pelatih Diberi Kenaikan Pangkat
- Insentif Guru Non-ASN Kukar Belum Cair, Disdikbud Minta Sekolah Percepat Rekonsiliasi Data
- Intrusi Air Laut Meningkat, Lima IPA di Samarinda Kurangi Jam Operasional
- Temui Pimpinan DPR, Kepala Desa Minta PP Nomor 16/2026 Ditinjau dan Masa Jabatan Diperpanjang
- Antisipasi Partikel Silika Erupsi Anak Krakatau, Menkes Imbau Warga Terdampak Kurangi Aktivitas Luar Rumah Sepekan








