Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Elnathan Pasambe meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar aktif melakukan pengawasan terhadap eksploitasi tambang tanpa izin atau ilegal.

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa, meskipun perizinan berada di pusat namun selaku pemilik daerah dalam hal ini Pemkot Samarinda harus melakukan pengawasan secara berkala.

"Setidaknya ada pengecekan berkas perizinan secara berkala di setiap perusahaan atau orang-orang yang menambang di lahan tertentu," ungkap Elnathan Pasambe di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (22/3/2021).

 

Baca Juga: DPRD Samarinda Soroti Rencana Perluasan RSUD AMS II, Desak Pemerintah jadi Teladan Ketaatan Izin

Baca Juga: Sidak ke Dua Titik Lokasi Tambang Tengah Kota, Warga Akui Pembukaan Areal Baru Tanpa Sosialisasi

Baca Juga: Warga di Dua Kelurahan di Tanjung Redeb Adukan Aktivitas Pertambangan Dekat Permukiman ke DPRD Berau

Baca Juga: Inspektorat Luruskan Temuan Perjadin DPRD Samarinda: Hanya Administratif, Tidak Ada Kerugian Negara

View this post on Instagram

Baca Juga: Komisi III Soroti Akar Masalah Banjir, PUPR Diminta Perkuat Infrastruktur Dasar 2026

Baca Juga: Viral Tambang Lebih Tinggi dari Sungai Kelay, ESDM Kaltim Panggil Perusahaan

Baca Juga: Gubernur Kaltim Tinjau Proyek Drainase Kanaan Bontang, Pastikan Rp55 Miliar Tepat Sasaran

Baca Juga: Pematangan Lahan RSUD AMS di Sempaja Disorot, Komisi III DPRD Samarinda Tekankan Izin dan Mitigasi Banjir

Baca Juga: Komisi III DPRD Samarinda Soroti Proteksi Kebakaran dan IPAL Jelang Operasional Pasar Pagi

Baca Juga: Bencana Banjir Masih Menghantui Samarinda, BPBD Catat 23 Kejadian Sepanjang 2025

Baca Juga: Deforestasi di Berau Semakin Parah, Ketua HKTI Kaltim Dorong Lahan Pascatambang Jadi Kawasan Produktif

Baca Juga: BPBD Soroti Konstruksi RSUD AMS II, Bangunan Panggung Dinilai Lebih Aman dari Banjir

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Lebih lanjut, dia menuturkan salah satu penyebab banjir adalah eksploitasi lahan dengan cara menambang tanpa izin, sehingga mengakibatkan masalah banjir tidak kunjung usai.

Masyarakat pun dimintai agar selalu aktif melaporkan kepada pihak kelurahan, kecamatan hingga ke Pemkot Samarinda atau pihak penegak hukum jika melihat ada pertambangan yang meresahkan warga sekitar.

"Dinas terkait harus berperan aktif, bagaimana mungkin Kementerian ESDM tau ada aktivitas tambang ilegal di Samarinda tanpa ada laporan dari pihak pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti secara hukum," tutur Elnathan Pasambe.

Dia berharap, Pemkot Samarinda terus melakukan patroli bersama pihak penegak hukum untuk memberantas tambang ilegal yang kerap meresahkan warga hingga dapat merusak lingkungan tanpa memikirkan dampak yang terjadi, menambang secara sepihak dan mencari keuntungan untuk golongan tertentu tanpa memikirkan dampak dari kerusakan alam tersebut.

[SDH | ADV]