Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Elnathan Pasambe meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar aktif melakukan pengawasan terhadap eksploitasi tambang tanpa izin atau ilegal.

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa, meskipun perizinan berada di pusat namun selaku pemilik daerah dalam hal ini Pemkot Samarinda harus melakukan pengawasan secara berkala.

"Setidaknya ada pengecekan berkas perizinan secara berkala di setiap perusahaan atau orang-orang yang menambang di lahan tertentu," ungkap Elnathan Pasambe di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (22/3/2021).

 

Baca Juga: Korban Lubang Tambang di Kaltim Bertambah Jadi 56, JATAM Desak KSU PUMMA Bertanggung Jawab

Baca Juga: Air Void Tambang Dimanfaatkan untuk Pertanian, DPRD Samarinda Tekankan Uji Kelayakan

Baca Juga: Abdul Rohim Minta Pemkot Samarinda Evaluasi Pengendalian Banjir saat Kemarau

Baca Juga: Menuju Zero Tambang, DPRD Samarinda Dorong Pariwisata dan Kuliner Jadi Penggerak Ekonomi

View this post on Instagram

Baca Juga: Bupati Kukar dan Wali Kota Samarinda Duduk Bersama Bahas Aliran Air Loa Janan Ulu, Pintu Air Jadi Solusi Awal

Baca Juga: Pokja 30 Soroti Panjangnya Akses Informasi Pertambangan di Kaltim

Baca Juga: Tambang Batubara Meredup, Keramba Menghidupkan Embalut

Baca Juga: Tambang Batu Bara di Pakistan Meledak, 34 Penambang Tewas dan Sejumlah Pekerja Hilang

Baca Juga: Jadi Percontohan Kaltim, Berau bakal Kembangkan Kemiri Sunan untuk Revegetasi Pascatambang

Baca Juga: Dedy Soroti Celah Peredaran Barang Ilegal Melalui Jalur Laut, Minta Pengawasan Diperketat

Baca Juga: Fase Pemulihan Banjir, IKEA Salurkan Bantuan untuk 364 Keluarga di Aceh Tamiang

Baca Juga: Dampak Pemangkasan RKAB 2026, Serikat Pekerja Sebut 12 Ribu Pekerja Tambang Kutim Terancam PHK

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Lebih lanjut, dia menuturkan salah satu penyebab banjir adalah eksploitasi lahan dengan cara menambang tanpa izin, sehingga mengakibatkan masalah banjir tidak kunjung usai.

Masyarakat pun dimintai agar selalu aktif melaporkan kepada pihak kelurahan, kecamatan hingga ke Pemkot Samarinda atau pihak penegak hukum jika melihat ada pertambangan yang meresahkan warga sekitar.

"Dinas terkait harus berperan aktif, bagaimana mungkin Kementerian ESDM tau ada aktivitas tambang ilegal di Samarinda tanpa ada laporan dari pihak pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti secara hukum," tutur Elnathan Pasambe.

Dia berharap, Pemkot Samarinda terus melakukan patroli bersama pihak penegak hukum untuk memberantas tambang ilegal yang kerap meresahkan warga hingga dapat merusak lingkungan tanpa memikirkan dampak yang terjadi, menambang secara sepihak dan mencari keuntungan untuk golongan tertentu tanpa memikirkan dampak dari kerusakan alam tersebut.

[SDH | ADV]