Kaltimtoday.co, Sangatta - Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur (Kutim), Henriyadi W Putro melalui Kasi Intelijen Yudo Adiananto, menyampaikan, perkembangan penanganan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System pada Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim 2020 lalu.

Dalam kesempatan ini, Tim Jaksa Penyidik Kejari Kutim masih terus melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti lainnya secara maraton, guna percepatan penyelesaian kasus.

Ada pun saksi-saksi yang akan diperiksa meliputi Pejabat Pemkab Kutim, Pejabat DPMPTSP Kutim, 110 Direktur atau Direktris CV kontraktor pelaksana dan pihak terkait lainnya.

“Sampai saat ini sudah dilakukan pemeriksaan pada 48 orang saksi,” ungkapnya.

Baca Juga: Karyawan Bank Himbara Talisayan Diburu Jaksa atas Dugaan Praktik Kredit Fiktif, Kerugian Capai Rp4,4 Miliar

 

Baca Juga: Sambil Bercanda, Prabowo Minta BIN Selidiki Menu Dapur Makan Bergizi Gratis Milik Polri

Baca Juga: Akal-akalan Mitra BGN, Yayasan Terafiliasi Dadan Hindayana Cs Diduga Raup Miliaran Rupiah per Hari

Baca Juga: Kejati Kaltim Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pertambangan CV ABI

View this post on Instagram

Baca Juga: Hari Kedua Pencarian Pemuda Terseret Arus di Sungai Melenyu Kutai Timur Masih Nihil

Baca Juga: Kuasa Hukum Agus Hari Kusuma Siapkan Pledoi, Nilai Tuntutan JPU Tidak Sesuai Fakta Persidangan

Baca Juga: Rugikan Negara Jutaan Dolar, Purbaya Ungkap Modus Perusahaan Sawit Larikan Omzet via Singapura

Baca Juga: Agenda Tuntutan Kasus DBON Dijadwalkan 2 Juni Mendatang, Kuasa Hukum Persiapkan Langkah

Baca Juga: Terima Vonis 4 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Donna Faroek Pertanyakan Pertimbangan Hakim dalam Putusan 

Baca Juga: Rudy Mas'ud Ungkap Pesan Khusus KPK RI untuk Seluruh Kepala Daerah: Anti-Korupsi Harus Dihayati, Bukan Sekadar Digaungkan

Baca Juga: Sidang Korupsi DBON Kaltim: Kuasa Hukum Sebut Agus Hari Kesuma Bukan Pengusul Anggaran Rp 100 Miliar

Baca Juga: Kuasa Hukum Soroti Tuntutan Tinggi dalam Kasus IUP Batu Bara, Sebut Tak Sesuai Fakta Persidangan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: KPK Semprot Pemkab Kutai Timur: 744 Bidang Tanah Belum Sertifikat, Skor Integritas Terendah di Kaltim

Pihaknya juga menyebut, saat ini masih ada saksi yang tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat dilakukan pemanggilan. Terhadap yang bersangkutan lanjut dia, akan dilakukan pemanggilan ulang.

“Kemudian apabila kembali tidak hadir lagi, maka akan dilakukan penjemputan atau pemanggilan secara paksa,” tandasnya.

Pihaknya menegaskan terhadap pihak-pihak yang berusaha menghalangi atau merintangi kegiatan penyidikan yang sedang berlangsung. Maka Tim Jaksa Penyidik akan mengambil sikap terhadap yang bersangkutan dan akan dikenakan pasal menghalangi penyidikkan.

“Bisa saja dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun,” tuturnya.

[EL | NON]