SAMARINDA - Menutup tahun anggaran 2025, kinerja fiskal Kalimantan Timur mencatatkan performa yang stabil dengan pertumbuhan berkelanjutan. Berdasarkan data Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kaltim hingga 31 Desember 2025, Belanja Negara di Benua Etam terealisasi sebesar Rp63,40 triliun, yang didominasi oleh pembangunan infrastruktur strategis.

Pendapatan Negara di Kaltim hingga akhir tahun tercatat mencapai Rp25,25 triliun. Kontributor utama berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp22,29 triliun, dengan Pajak Dalam Negeri menyumbang Rp19,50 triliun. Beberapa sektor pajak seperti PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor mencatatkan realisasi maksimal, mencerminkan aktivitas ekonomi internasional yang tetap kuat.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,96 triliun. Capaian ini didominasi oleh jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp2,26 triliun dan pendapatan dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kaltim yang meraup Rp698,57 miliar melalui jasa pelayanan pendidikan.

Belanja Pemerintah Pusat mencapai 95,77 persen dari pagu anggaran. Angka fantastis Rp16,04 triliun dialokasikan khusus untuk belanja modal guna penyelesaian berbagai proyek infrastruktur strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain infrastruktur, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp10,74 miliar bagi masyarakat rentan.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp40,20 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) masih menjadi porsi terbesar dengan nilai Rp30,74 triliun, diikuti oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,18 triliun dan penyaluran Dana Desa senilai Rp657,67 miliar untuk penguatan ekonomi akar rumput.

Pemerintah terus memperkuat UMKM Kaltim melalui penyaluran kredit. Hingga Desember 2025, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah terserap sebesar Rp4,14 triliun oleh 66.616 debitur. Sementara bantuan Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp75,07 miliar bagi 13.727 pelaku usaha kecil.

Dikutip dalam rilis resminya, Kanwil DJPb Kaltim juga melaporkan keberhasilan beberapa program monitoring utama.

Makan Bergizi Gratis (MBG): Menjangkau 316.752 penerima manfaat di 9 kabupaten/kota.

Perumahan (FLPP): Menyalurkan 2.075 unit rumah senilai Rp269,52 miliar, terkonsentrasi di Samarinda dan wilayah penyangga IKN.
Digitalisasi Koperasi: Sebanyak 99,61 persen atau 1.033 koperasi desa (KDKMP) kini telah mengadopsi sistem digital melalui Simkopdes.

Pendidikan: Pembangunan "Sekolah Rakyat" di Samarinda menjadi percontohan nasional dengan realisasi anggaran mencapai Rp60,33 miliar. Selain itu, SMA Negeri 10 Samarinda resmi ditetapkan sebagai "SMA Unggul Garuda".

Dengan penyerapan anggaran pangan di atas 91 persen, Kaltim fokus pada swasembada dan stabilitas harga. Di sektor energi, potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Kaltim mencapai 16.898,1 MWh melalui 23 pembangkit, yang dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan listrik jangka panjang seiring perkembangan IKN.

Kinerja APBN 2025 ini membuktikan bahwa sinergi antara pembangunan infrastruktur nasional di IKN dan penguatan ekonomi lokal di daerah penyangga berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat Kaltim.

[TOS]