Advertorial
FGD Studi Kelayakan MPP, Langkah Bupati Mahulu Menuju Pelayanan Publik Terintegrasi
Kaltimtoday.co, Ujoh Bilang - Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh bersama Sekretaris Daerah, Stephanus Madang, menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) untuk studi kelayakan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mahulu. Acara ini diadakan di Ruang Rapat Bappelitbangda pada Kamis (19/10/23).
FGD, yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Mahulu, mengundang Tenaga Ahli dari Universitas Brawijaya Malang, Mochammad Ubaidillah dengan tujuan mendapatkan masukan terkait pembentukan MPP Mahulu. Hasil FGD akan menjadi referensi dan dokumen persyaratan untuk pengajuan pembentukan MPP kepada KemenPAN-RB.
Bonifasius mengemukakan bahwa MPP bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan pelayanan publik kepada masyarakat dalam satu lokasi.
"Dengan FGD ini, kita berharap untuk menyelaraskan pandangan dan mendapatkan masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk pembangunan MPP sesuai dengan kebutuhan daerah. Tujuan akhirnya adalah mengajukan proposal pembangunan MPP ke KemenPAN-RB," kata Bonifasius.
Dia juga mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah untuk aktif berpartisipasi dalam FGD.
“Kami telah merencanakan pembangunan fisik MPP tahun depan. Kita perlu mempersiapkan segala aspeknya agar MPP benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk manajemen dan SOP yang efisien," pungkas Bonifasius.
[RWT | ADV PROKOPIM PEMKAB MAHULU]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Gandeng Baznas, Kemdiktisaintek Buka Beasiswa untuk 200 Mahasiswa Palestina Kuliah di Indonesia
- Kirim 430 Atlet ke Asian Games 2026, Presiden Prabowo Janjikan Bonus Rp3 Miliar dan Minta Pelatih Diberi Kenaikan Pangkat
- Insentif Guru Non-ASN Kukar Belum Cair, Disdikbud Minta Sekolah Percepat Rekonsiliasi Data
- Intrusi Air Laut Meningkat, Lima IPA di Samarinda Kurangi Jam Operasional
- Temui Pimpinan DPR, Kepala Desa Minta PP Nomor 16/2026 Ditinjau dan Masa Jabatan Diperpanjang








