Kaltim
Gratis Sewa 6 Bulan, Nilai THR Lebaran dari Rudy Mas'ud untuk Kantin Sekolah di Kaltim Setara Rp 1,46 Miliar
SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memberikan kado spesial Lebaran 2025 bagi ratusan pelaku usaha kecil yang beraktivitas di lingkungan sekolah. Melalui kebijakan pembebasan biaya sewa selama enam bulan bagi 488 kantin di 243 SMA/SMK/SLB negeri se-Kaltim, nilai manfaat ekonomi yang dirasakan pelaku usaha ini setara dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) senilai lebih dari Rp 1,46 miliar.
“Gratis sewa kios, lapak, kantin dan petak-petak usaha selama enam bulan,” ujar Rudy Mas’ud dalam acara open house Idulfitri 1446 H di Pendopo Lamin Etam, Selasa (1/4/2025). Ia menyebutkan, program ini berlaku mulai April 2025 dan mencakup lokasi usaha yang berada di bawah kewenangan retribusi Pemprov Kaltim, termasuk area yang dikelola oleh SKPD seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kebijakan ini mendapat apresiasi luas, mengingat biaya sewa rata-rata kantin sekolah rata-rata bisa mencapai Rp 500.000 per bulan. Jika dikalikan dengan jumlah 488 kantin dan dibebaskan selama enam bulan, maka nilai total subsidi dari Pemprov Kaltim itu mencapai sekitar Rp 1,464 miliar.
“Niatnya ingin membantu pelaku usaha kecil, supaya mereka bisa lebih tenang dan bersemangat dalam mengembangkan usahanya, apalagi di masa-masa Lebaran seperti ini,” ucap Rudy Mas’ud.
Program pembebasan sewa ini menjadi salah satu dari tiga “THR untuk Rakyat Kaltim” yang diluncurkan Pemprov Kaltim menjelang Lebaran. Dua program lainnya adalah pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan karcis masuk di sejumlah objek wisata provinsi.
[TOS]
Related Posts
- DAU Juni Cair, Pemkab Kukar Mulai Salurkan Gaji ke-13 ASN Secara Bertahap
- Kader Gerindra Samarinda Kompak Dorong Helmi Abdullah Maju Pilwali 2029
- Kawal Transparansi Pendidikan, Ombudsman Kaltim Buka Posko Pengaduan SPMB dan PMBM Ajaran 2026/2027
- Istana Ungkap Rencana Said Iqbal Masuk Kabinet Prabowo, Bahas Posisi Sektor Buruh
- Rupiah Tembus Rp 18.000 Per Dolar AS, Mensesneg Sebut Pemerintah Terus Pantau dan Koordinasi Intensif









