Kaltimtoday.co, Bontang - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang mendampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kaltim yang berkunjung ke Rujab Wali Kota Bontang, Kamis (3/6/2021).

Dikatakan Kabid Pengaduan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPM-PTSP Bontang, Andi Kurnia, kunjungan kerja Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kaltim dalam rangka tindak lanjut kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dengan Kantor Imigrasi Samarinda, juga menyampaikan permohonan hibah bangunan yang digunakan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang.

"Artinya kalau sudah dilakukan hibah bangunan, maka bisa dilakukan peningkatan kelas," terang Andi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/6/2021).

Seperti yang diwartakan sebelmunya, pelayanan imigrasi di Bontang saat ini masih merupakan cabang dari Kantor Imigrasi TPI Samarinda. Alhasil, paspor yang dicetak pun masih tertera Kota Samarinda. Lalu bagaimana agar Bontang tertera dalam paspor yang dicetak oleh keimigrasian, maka Pemerintah Kota (Pemkot) harus memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bontang dengan Dirjen Imigrasi.

Dalam PKS tersebut, ada beberapa item yang belum dipenuhi Pemkot Bontang. Di antaranya pemenuhan sarana prasarana, penyediaan kesisteman Imigrasi, hibah lahan serta bangunan yang kini digunakan untuk UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang.

Ketika kepemilikan lahan dan bangunan menjadi milik imigrasi, maka, Andi mengatakan, namanya bukan lagi UKK Imigrasi Kelas I TPI Samarinda di Bontang, tetapi menjadi Kantor Imigrasi Bontang.

Dalam hal ini, DPM-PTSP Bontang mendukung rencana tersebut, mengingat ditunjuk sebagai pejabat yang memfasilitasi kerja sama antara Pemkot Bontang dengan Kantor Imigrasi Samarinda.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]