Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Muhammad Yusran minta Pemkot lebih tegas lagi lindungi aset. Diketahui lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di kawasan Bantuas, Kecamatan Palaran, terjadi aktivitas penambangan batu bara ilegal.

Menurutnya Yusran perlu ada koordinasi antara pemerintah dan DPRD Samarinda agar tidak terjadi lagi kejadian aset Pemkot diduduki tambang ilegal.

"Harusnya jangan terjadi lagi dalam artian memperkuat tingkat keamanannya dan mengantisipasi kejadian itu. Jika terus menerus proses tambang ilegal terjadi maka ada kelemahan pada pengawasan Pemkot," ucapnya, Selasa (25/10/2022).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Samarinda ini menilai, aktivitas tambang ilegal tak hanya merugikan Pemkot namun juga dapat berdampak lingkungan yang dapat menganggu aktifitas warga disekitar area tersebut.

Kedepannya dia berharap, tidak ada lagi aset Pemkot yang digunakan oleh oknum tak bertanggungjawab dan mengambil keuntungan untuk kantong pribadi.

"Pemerintah harus benahi khususnya pada aset karena itu sangat penting," pungkas Yusran.

[PAS | NON | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.