Kaltimtoday.co, Berau - Nota kesepakatan (MoU) mengenai Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 telah resmi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan rasa syukurnya atas selesainya penyusunan kebijakan tersebut. Menurutnya, ini merupakan wujud semangat kemitraan dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak.

Meskipun pembahasan sebelumnya cukup alot, Gamalis menegaskan bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPRD membuat seluruh proses berjalan lancar.

"Tujuan utama dari penyusunan KUA dan PPAS adalah untuk menetapkan kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025, serta menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis," ujarnya.

Dengan ditetapkannya dokumen KUA PPAS, dokumen ini akan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun prioritas dan plafon anggaran sementara untuk APBD tahun anggaran 2025, serta sebagai acuan untuk kebijakan pendapatan daerah.

Gamalis berharap dengan adanya kebijakan prioritas ini, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Berau. Ia menekankan bahwa penetapan KUA dan PPAS mengharuskan, baik eksekutif maupun legislatif, memiliki tanggung jawab yang sama sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam pembangunan daerah.

"Kesepakatan ini akan membawa kemajuan yang signifikan bagi Berau," tuturnya.

Iya yakin, Berau di masa mendatang akan semakin maju, dengan penyusunan anggaran yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Berau.

"Kita harus menjaga penggunaan anggaran secara maksimal supaya pembangunan fasilitas dan layanan untuk masyarakat dapat terwujud," pungkasnya.

[MGN | RWT | ADV PEMKAB BERAU]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp