Kaltimtoday.co, Samarinda - Berbagai bencana yang melanda Kota Tepian dalam beberapa waktu terakhir menarik perhatian masyarakat dari sejumlah kalangan. Pengurangan risiko bencana disebut dapat diupayakan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat salah satunya dengan program Kelurahan Tanggap Bencana (Katana).

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M Andriansyah menilai penting bagi pemerintah untuk mendorong  pembentukan dan penguatan program Katana di seluruh wilayah Samarinda. 

Ia melihat, implementasi program Katana di masyarakat sangat krusial utamanya dalam menghadapi beragam potensi bencana mulai dari banjir hingga tanah longsor.

Lebih lanjut, Andriansyah menekankan bahwa program Katana wajib memperoleh pengakuan formal dan dukungan nyata dari pemerintah. Selama ini, ia menyoroti masih banyaknya relawan Katana yang hanya sebatas diberi SK, tanpa diikuti dukungan fasilitas maupun pelibatan aktif dalam sistem penanggulangan bencana.

“Jangan cuma diberi SK saja. Pemerintah harus mengakui mereka sebagai bagian dari sistem pemerintahan dalam hal penanggulangan bencana. Harus diberi ruang dan fasilitas,” sorot Andriansyah, belum lama ini.

Katana pada tingkat kelurahan tak kalah penting untuk dibentuk dengan semangat kemandirian dan kesiapsiagaan dengan basis utama komunitas. Ia menilai, mustahil apabila relawan tidak diberi perlengkapan atau alat-alat kebutuhan dasar.

“Yang paling sederhana saja, kasih mereka senso, kasih rompi. Itu alat dasar yang harusnya sudah disediakan. Kalau tidak difasilitasi, bagaimana mereka mau bergerak?”

Menurut hematnya, implementasi program Katana dapat berlangsung optimal jika selaras dengan upaya membentuk keluarga-keluarga tangguh bencana sebagai pendekatan. Sebab, kesiapsiagaan tidak bisa hanya menggantungkan diri pada pemerintah namun juga perlu dibangun sejak tataran keluarga dan komunitas.

Adapun dorongan tersebut tumbuh seiring meningkatnya kekhawatiran warga terhadap sejumlah titik rawan longsor di Samarinda, yang semakin diperparah oleh curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang tidak stabil.

Selain itu, keberadaan Katana tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai bentuk administratif, melainkan harus dijalankan sebagai ujung tombak kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat. 

“Kalau pemerintah serius ingin bangun kota yang tahan bencana, maka Katana harus jadi prioritas. Ini bukan soal program seremonial, tapi soal nyawa dan keselamatan warga,” pungkasnya.

[NKH | ADV DPRD SAMARINDA]