Kaltimtoday.co - Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengusulkan agar halaman gedung DPR dijadikan ruang resmi untuk demonstrasi. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat praktik demokrasi substantif dengan memberikan ruang aspirasi masyarakat tanpa harus mengganggu ketertiban umum.

“Penyediaan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah langkah strategis karena mempertemukan masyarakat dengan lembaga perwakilan mereka secara langsung,” ujar Pigai di Jakarta, Senin (15/9/2025), dikutip dari Antara.

Pigai menekankan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menghormati hak warga dalam menyampaikan pendapat secara damai, tetapi juga memastikan adanya ruang yang aman dan tertata untuk itu. Gagasannya juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dilindungi oleh Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang HAM, serta Pasal 28E UUD 1945.

Selama ini, praktik demonstrasi di Indonesia kerap menimbulkan persoalan, terutama karena aksi biasanya digelar di jalan-jalan utama. Hal tersebut sering mengakibatkan kemacetan hingga potensi bentrokan dengan aparat maupun pengguna jalan lain.

“Dengan adanya ruang demonstrasi khusus di halaman DPR, negara bisa menjawab dilema tersebut. Hak masyarakat tetap terjamin, sementara ketertiban umum juga tetap terjaga,” tutup Pigai.

[RWT]