Kaltimtoday.co, Bontang - Dana santunan kematian dihentikan sejak Januari 2021, beberapa pihak menyebutkan kebijakan ini tidak sesuai harapan.

Melihat situasi yang semakin parah, banyak masyarakat menanti santunan itu, sebab dinilai dapat membantu meringankan beban mereka.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang, Amirudin mengatakan, anggaran yang dimaksudkan masih ada. Namun, untuk belum dapat terealisasikan lantaran terbentur mekanisme.

"Belum bisa dicairkan, sebab kami masih menunggu BPKP datang ke Bontang untuk melakukan audiensi," ucap Amirudin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang berharap pemerintah dapat kembali memberikan dan segera menyalurkan bantuan tersebut.

"Saya paham, saat ini pemerintah terhalang payung hukum, dari itu saya menyarankan agar segera dibuatkan perwali sebagai acuan merealisasikan anggaran itu," ujar anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam, Kamis (29/7/2021).

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terlalu berhati-hati dan justru membuat beberapa kesalahan seperti pada tahun sebelumnya, dimana pos anggaran ternyata tidak tepat sasaran.

"Kematian itu tidak bisa direncanakan, sementara santuanan seperti itu harus terencana," pungkasnya.

[MM07 | NON | ADV DPRD BONTANG]