Advertorial
Optimalkan Serapan Anggaran, Sekda Kukar Minta OPD Maksimalkan Pengunaan e-Pantau
Kaltimtoday.co, Tenggarong - Optimalkan serapan anggaran, organisasi perangkat daerah (OPD) Kutai Kartanegara diminta untuk memaksimalkan penggunaan sistem pemantauan evaluasi (e-Pantau).
Aplikasi e-Pantau ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pemantauan dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara keseluruhan terhadap berbagai kegiatan.
e-Pantau yang dapat diakses melalui situs https://e-pantau.kukarkab.go.id/, bertujuan memberikan panduan kepada seluruh OPD.
“Kami sudah punya e-Pantau, instrumen ini harus dimaksimalkan OPD di Kukar, sebagai alat bantu pelaksanaan program,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, Kamis (15/6/2023).
Menurutnya, jika memaksimalkan e-Pantau akan mengoptimalkan serapan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan. Mulai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di lingkungan sekretariat daerah.
Selain itu, pelaporan juga dilakukan secara berjenjang. Mulai diinput oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Esselon 4 atau pejabat fungsional. Berikutnya dilakukan verifikasi pelaporan oleh Kepala Bagian (Kabag) maupun Kepala Bidang (Kabid) dan terakhir yakni signed pelaporan ke Kepala OPD. Jadi, pelaporan yang sudah signed sebagai wujud representasi kinerja perangkat daerah.
“Jadi pelaporan yang sudah dipublish di e-Pantau tidak perlu diperdebatkan atau dipertentangkan lagi, karena pelaporan diinput sendiri dan proses approve atau verifikasi sudah dilakukan secara berjenjang,” tungkasnya.
Sebagai informasi, aplikasi tersebut berguna untuk mempermudah proses pemantauan sebagai perangkat pemantauan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Segmen Satu Pembangunan Teras Samarinda Tahap II Belum Rampung, PUPR Usulkan Tambahan Rp10 Miliar
- Bupati Kukar Tak Tolerir OPD Tak Paham Data, Program Harus Tepat Sasaran
- SPI KPK 2025 Kukar Masuk Kategori Rentan Korupsi, Inspektorat Dorong Sosialisasi ke OPD
- Kemitraan Jadi Kunci, DPRD Kaltim Ingatkan Risiko Stunting di Tengah Tekanan Anggaran
- Ini Penjelasan Purbaya tentang Alasan Kemenkeu Hanya Tambah Rp500 Miliar untuk Penanganan Bencana di Sumatera









