Kaltimtoday.co - Setelah melakukan kudeta akhirnya Jenderal Militer Myanmar, Min Aung Hlaing buka suara.

Dia menegaskan, penggulingan pemerintah sipil Myanmar di bawah Aung San Suu Kyi tak bisa dihindarkan. Dia mengklaim mengambilalihan kekuasaan sah secara hukum konstitusi Myanmar.

"Setelah banyak permintaan, cara ini tak terhindarkan bagi negara dan itulah mengapa kami harus memilihnya," kata Min Aung Hlaing dikuti dari halaman facebook resmi militer Myanmar, Rabu (3/2/2021).

Jenderal Aung Hlaing saat ini tidak hanya memegang kendali eksekutif, tapi juga legislatif dan yudikatif di Myanmar.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dalam keterangan resminya mendesak militer Myanmar untuk membebaskan Suu Kyi, serta Presiden Win Myint dan semua anggota partai yang ditahan.

Partai juga menuntut militer untuk mengakui hasil Pemilu Myanmar 2020.

Sebagai informasi, kudeta militer Myanmar kembali mengakhiri satu dekade atau 10 tahun transisi dari pemerintahan militer ke demokratis. Kudeta ini mendapat kecaman Global, salah satunya dari Amerika Serikat.

Dalam keterangan resmi Gedung Putih, Presiden Joe Biden mengutuk kudeta militer Myanmar. Tak berhenti sampai disitu, Negeri Paman Sam juga berjanji akan menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku kudeta militer Myanmar, yang dianggap merusak demokrasi yang selama ini diperjuangkan.

[TOS]