Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Ahmad Syarif memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah memberikan insentif Rp100 ribu bagi guru penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Syarif berpendapat bahwa para guru sudah memiliki beban sendiri, khususnya dalam proses mengajar pada pelajar di sekolah.

"Pemberian insentif tersebut berdampak pada beban guru dan kecemburuan sosial di kalangan guru honorer," bebernya.

Ia juga mempertanyakan belum adanya petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang jelas mengenai peran guru dalam program ini. 

"Guru itu harusnya ada juknisnya yang jelas. Jangan sampai guru itu harus buat laporan dengan ribetnya administrasi yang sudah ada di sekolah," tegasnya.

Menurutnya, guru tidak memiliki kompetensi untuk mendeteksi apakah makanan sehat atau tidak, karena itu adalah ranah ahli gizi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain beban kerja, Syarif juga menyoroti masalah anggaran. Ia khawatir insentif yang diambil dari biaya operasional program MBG justru akan mengurangi kualitas makanan yang diterima anak-anak. 

"Secara logika, ini kan mengurangi kualitas, karena menambah beban operasional. Ini harus diperhatikan, jangan sampai anak-anak merasa kualitasnya turun," jelasnya.

Syarif juga menyinggung tentang kesiapan pemerintah. Menurutnya, dengan adanya insentif ini, pemerintah sebenarnya memiliki kekuatan fiskal untuk menaikkan gaji guru honorer secara langsung. 

"Artinya kan pemerintah ada duitnya sebenarnya untuk membayar para honorer, untuk menaikkan gaji honorer. Ini buktinya MBG aja bisa dijadikan payung hukum untuk memberikan insentif," tutupnya.

[RWT]