Kaltimtoday.co, Berau - Pemerintah Kabupaten Berau masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam menurunkan angka kasus gizi buruk atau stunting. Hingga saat ini, rata-rata total kasus (prevalensi) di Bumi Batiwakkal tercatat masih berada di angka 21,6 persen.

Angka tersebut dinilai masih cukup tinggi karena berada di atas rata-rata nasional. Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting Tahun 2026 yang digelar di Gedung Bapelitbang, Senin (6/4/2026).

Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengungkapkan tantangan terbesar saat ini adalah pemantauan jumlah balita yang belum maksimal. Data Sistem Informasi Gizi dan Kesehatan Keluarga (Sigiziter) mencatat ada 23.105 balita di Berau, namun baru sebagian kecil yang terpantau secara rutin.

"Sedangkan persentase balita yang diukur baru mencapai 40,06 persen. Artinya, kunjungan balita ke Posyandu tercatat masih rendah dan harus kita tingkatkan untuk memantau tumbuh kembang mereka," sebut Gamalis.

Gamalis, yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Berau, menyebut tahun 2022 merupakan periode terberat dalam penanganan stunting. Berdasarkan evaluasi Pemerintah Provinsi Kaltim saat itu, kinerja aksi konvergensi stunting Berau berada di peringkat terakhir (ke-10) dari 10 kabupaten/kota.

Namun, upaya pembenahan mulai membuahkan hasil pada 2023. Langkah konvergensi Kabupaten Berau melonjak tajam ke peringkat ketiga di Kalimantan Timur dengan skor capaian 100 persen, berada di bawah Kutai Kartanegara dan Paser.

“Alhamdulillah, kita ingin peringkat ini terus dipertahankan atau lebih baik lagi di tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang,” jelasnya.

Peningkatan peringkat ini didukung oleh aktifnya 13 kecamatan dalam melakukan input data yang rata-rata sudah di atas 50 persen. Kecamatan Gunung Tabur memimpin dengan progres 89 persen, disusul Pulau Derawan 88 persen, dan Talisayan sebesar 83 persen.

[RWT]