Polling
Polling: Atasi Banjir Samarinda, Keruk Sungai Mahakam atau Sungai Karang Mumus?
Kaltimtoday.co - Rencana Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk melakukan pengerukan Sungai Mahakam sebagai solusi banjir di Samarinda menimbulkan perdebatan publik.
Dinas PUPR-PERA Kaltim menyebut pengerukan tersebut memungkinkan dilakukan, namun kewenangannya berada di Balai Wilayah Sungai (BWS).
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai prioritas utama seharusnya diarahkan pada Sungai Karang Mumus (SKM), yang lebih dekat dengan wilayah banjir kota.
Rudy menegaskan, Sungai Mahakam sudah hampir dua dekade tak pernah dikeruk. Akibatnya, sedimentasi di beberapa titik makin parah dan menyebabkan aliran air melambat. Ia percaya, normalisasi Mahakam bisa mempercepat surutnya banjir.
Namun, Wali Kota Andi Harun menilai biaya pengerukan Mahakam bisa mencapai triliunan rupiah tanpa jaminan hasil signifikan. Pemkot, katanya, sudah menyiapkan desain pengendalian banjir melalui proyek pintu air, rumah pompa, dan kolam retensi di SKM.
Pakar Oseanografi Unmul, Idris Mandang, menilai pengerukan Mahakam memang bisa membantu, tapi tidak cukup jika dilakukan tanpa strategi yang menyeluruh.
Menurutnya, sedimen hasil pengerukan perlu dikelola hati-hati. Sedimen tersebut berpotensi mengandung limbah pencemar dari aktivitas industri dan hotel.
Selain itu, proses pengerukan berisiko mengganggu ekosistem sungai dan meningkatkan kekeruhan air yang masih digunakan warga.
Menurut Anda, mana yang lebih efektif? Mengeruk Sungai Mahakam sesuai usulan Gubernur Rudy Mas'ud, atau menuntaskan penanganan Sungai Karang Mumus seperti dorongan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Mana yang seharusnya jadi prioritas utama penanganan banjir Samarinda?
Related Posts
- Kemenaker Targetkan Pembahasan UMP 2027 Tuntas Akhir November 2026
- Sengketa Bagi Hasil Rp25,9 Miliar, Petani Tim 37 Kaubun Menanti Putusan Banding
- Rudianto Amirta Dilantik Jadi Rektor Unmul, Kemendiktisaintek Minta Kampus Perkuat Kontribusi
- Tren Karhutla Mulai Turun, BPBD Kaltim Sebut Kabut Asap Masih Ganggu Aktivitas Warga Kaltim
- Karhutla Berulang di Kalimantan, Koalisi PWYP Tagih Akuntabilitas Pemerintah dan Pemegang Izin









