Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda duduk bersama mencari solusi terkait pembiayaan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Hal tersebut disampaikan menyusul rencana pengalihan sekitar 49 ribu peserta BPJS PBI dari tanggungan pemerintah provinsi kembali ke pemerintah kota.

Menurut Anhar, persoalan layanan kesehatan masyarakat tidak seharusnya menjadi polemik berkepanjangan, melainkan harus diselesaikan melalui koordinasi antarpemimpin daerah.

“Gubernur dan wali kota harus duduk bersama mencari solusi. Karena ini menyangkut kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, peserta BPJS yang terdampak merupakan warga Samarinda yang tetap membutuhkan jaminan kesehatan dari pemerintah, terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

“Yang 49 ribu ini warga Samarinda juga. Keselamatan dan kesehatan masyarakat itu hukum tertinggi,” katanya.

Anhar memahami kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini sedang menghadapi keterbatasan anggaran. Namun, menurutnya, komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus tetap diutamakan agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana membuka forum diskusi terkait sinkronisasi pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda.

Forum tersebut nantinya akan menghadirkan unsur pemerintah daerah untuk memaparkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing dalam pelayanan publik.

“Kita ingin ada sinkronisasi pembangunan, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan,” tuturnya. (Adv)

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]