Kaltimtoday.co, Tenggarong - Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin memastikan siswa asal Kukar yang terdampak kasus di Pondok Pesantren Tenggarong Seberang tetap mudah mendapatkan sekolah. Kepastian itu disampaikan menyusul adanya laporan sebagian siswa mengalami kendala dalam proses pindah ke sekolah baru.

Belum lama ini, isu kesulitan mencari sekolah baru mencuat setelah perwakilan wali siswa menyampaikan adanya penolakan dari sekolah. Dalam penyampaiannya, penolakan itu disebutkan disertai alasan yang mengaitkan status siswa sebagai korban dengan kekhawatiran tertentu.

Rendi menjelaskan, persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas bersama DPRD Kukar melalui rapat dengar pendapat (RDP). Dalam forum itu, DPRD dan pemerintah daerah sepakat mengambil langkah konkret agar hak pendidikan para siswa tetap terjamin.

Rendi menyebut, persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas bersama DPRD Kukar melalui rapat dengar pendapat (RDP). Dalam forum itu, DPRD dan pemerintah daerah sepakat mengambil langkah konkret agar hak pendidikan para siswa tetap terjamin.

Salah satu langkah yang disepakati adalah pembentukan tim ad-hoc oleh DPRD Kukar. Tim ini ditugaskan untuk melakukan pendampingan langsung terhadap siswa terdampak, termasuk memastikan proses penerimaan di sekolah baru dapat berjalan tanpa hambatan.

Menurut Rendi, tim ad-hoc tersebut sudah mulai bekerja dan akan kembali turun ke lapangan dalam waktu dekat. Langkah itu dilakukan untuk melakukan pendataan ulang sekaligus inspeksi langsung ke sekolah-sekolah yang menjadi tujuan pemindahan siswa.

“Nanti kita sidak lagi dan kita tentukan langsung bersama dinas serta teman-teman DPRD yang sudah membentuk tim ad-hoc untuk mendampingi anak-anak ini,” ujarnya.

Berdasarkan jumlah data korban, terdapat tujuh siswa yang terdampak dalam kasus tersebut. Namun tidak seluruhnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan sekolah, karena sebagian di antaranya telah diterima dan mulai mengikuti proses belajar.

Dari tujuh siswa tersebut, dua di antaranya berasal dari Kutai Kartanegara, sementara lima lainnya berasal dari luar daerah, yakni Kutai Timur, Bontang, dan Samarinda. Rendi menilai, untuk siswa asal Kukar seharusnya tidak ada kendala berarti karena pendampingan telah disampaikan secara langsung.

“Yang dari Kukar harusnya lebih mudah, karena kita sudah menyampaikan agar dilakukan pendampingan,” pungkasnya.

[RWT]