Daerah
150 Rumah di PPU Dapat Bedah Rumah dari Pemprov Kaltim, Tahun Depan Bantuan Naik Jadi Rp35 Juta per Unit
Kaltimtoday.co - Sebanyak 150 rumah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerima bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan bahwa program bedah rumah ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Benua Etam dengan menyediakan hunian yang layak, sehat, dan aman.
“Setiap unit rumah mendapat bantuan senilai Rp25 juta. Tahun depan akan ditingkatkan menjadi Rp35 juta per unit,” ujar Gubernur Harum usai menyerahkan secara simbolis bantuan kepada Sahabudin dan Alimudin di Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Rabu (17/9/2025).
Selain program dari Pemprov Kaltim, Gubernur Harum menyebut bahwa Anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah Harum, juga membawa program serupa untuk Kalimantan Timur dengan jumlah mencapai 1.500 rumah.
Ia menambahkan, dukungan pembangunan rumah layak huni tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, tetapi juga diharapkan melibatkan sektor swasta. “Perusahaan tambang maupun perkebunan dapat berkontribusi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR untuk bedah rumah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Harum menyarankan agar program rehabilitasi rumah memprioritaskan penggunaan material beton, bukan kayu.
“Kami menyarankan agar tidak menggunakan kayu, karena selain mahal juga langka dan tidak tahan lama. Bahan beton atau semen jauh lebih kuat dan awet,” ungkapnya didampingi Bupati PPU, Mudiyat Noor.
[RWT]
Related Posts
- Kejagung Ungkap Sudah Lama Pelajari Dugaan Korupsi Makan Bergizi Gratis di BGN
- Modus Dalami Ilmu Agama, Pimpinan Ponpes di Tenggarong Seberang Diduga Cabuli 11 Santriwati Sejak 2021-2024
- Jangan Patah Semangat! Ini 5 Jalur Mandiri PTN Favorit yang Masih Buka Pendaftaran Juni 2026
- Bambang Soepriyadi Kembalikan Berkas Pencalonan Ketua Demokrat Kaltim, Didukung 10 DPC
- 35 Tahun Belum Tuntas, BPKAD Kaltim Siapkan Materi Teknis ke Kemendagri Cari Solusi Status Lahan Korpri Loa Bakung









