Nasional
Adopsi AI di Ruang Redaksi: AMSI dan Pemred Media Tekankan Pentingnya Verifikasi Jurnalis
JAKARTA, Kaltimtoday.co - Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di ruang redaksi media besar Indonesia kian meluas. Namun, para pemimpin redaksi menekankan bahwa teknologi ini hanyalah alat bantu dan bukan merupakan sumber utama dalam kerja jurnalistik.
Pemimpin Redaksi Kompas.com, Amir Sodikin, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar media saat ini adalah blank space, yakni ruang digital yang memungkinkan audiens mencari dan mengolah informasi secara mandiri. Meski Kompas.com telah mengembangkan produk berbasis AI seperti morning brief hingga konten audio visual, Amir memberikan batas tegas dalam penggunaannya.
"AI alat bantu, bukan sumber berita. Kalau dijadikan sumber, berisiko dan berbahaya," ujar Amir dalam kegiatan Showcasing Google AI Tools di Jakarta, Selasa (31/3/2026). Ia menekankan prinsip human in the loop, di mana setiap output dari AI wajib diverifikasi oleh jurnalis untuk menghindari risiko kesalahan informasi dan penalti dari platform digital.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Pemimpin Redaksi IDN Times, Umi Kalsum, menyebutkan bahwa redaksinya telah mengintegrasikan AI langsung ke dalam sistem manajemen konten (CMS) untuk menyederhanakan bahasa berita serta menganalisis data keterlibatan audiens. Namun, ia mengingatkan jurnalis untuk tetap teliti karena AI pernah menghasilkan informasi keliru terkait seorang tokoh.
"Editor wajib membaca. Kalau jurnalis tidak teliti, bisa menyesatkan," tegas Umi.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Pusat, Citra Dyah Prastuti, menambahkan bahwa AI seharusnya diposisikan sebagai "asisten intern" di dalam newsroom. AMSI sendiri telah memfasilitasi pelatihan bagi 40 media melalui program fellowship sebagai upaya transformasi agar industri media tetap bertahan di tengah perubahan teknologi.
Ketua Komisi Digital Dewan Pers, Dahlan Dahi, turut mengingatkan pentingnya menjaga esensi jurnalisme sebagai fungsi kontrol sosial di tengah disrupsi. Menurutnya, pers tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjadi mekanisme koreksi dalam jalannya pemerintahan yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh mesin.
[TOS]
Related Posts
- HPKR Samarinda Soroti Lambannya Perizinan Reklame, Kendala Utama Disebut Ada di Aspek Teknis
- 35 Tahun Belum Tuntas, BPKAD Kaltim Siapkan Materi Teknis ke Kemendagri Cari Solusi Status Lahan Korpri Loa Bakung
- Dinkes Kaltim Ungkap Estimasi 21 Ribu Kasus TBC Tahun 2026, Baru Bisa Jangkau 60 Persen
- Kas Daerah Seret, Utang Rp400 Miliar Pemkot Samarinda Dibayar Bertahap
- Pimpinan Badan Gizi Dicopot, JPPI Desak Presiden Prabowo Evaluasi Total Program Makan Gratis







