Kaltimtoday.co, Samarinda - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) menyuarakan kritik keras terhadap institusi kepolisian dalam aksi yang digelar di Samarinda. Kritik tersebut dipicu oleh sejumlah peristiwa yang dinilai mencerminkan tindakan represif aparat, termasuk kasus yang melibatkan Arianto Tawakal.

Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menilai kondisi institusi Polri saat ini menunjukkan berbagai persoalan serius yang memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa. Ia menyebut momentum tersebut turut membangkitkan semangat perlawanan mahasiswa di berbagai daerah. 

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada kepolisian, khususnya di tingkat Polresta Samarinda. Hiththan menegaskan pihaknya meminta aparat menghentikan tindakan represif, intimidasi, maupun upaya kriminalisasi terhadap mahasiswa saat menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami meminta setidaknya di tingkat Polresta tidak ada lagi tindakan represif, intimidasi, maupun kriminalisasi terhadap mahasiswa,” ujarnya. 

Ia juga menyoroti pola pengamanan aksi yang menurutnya kerap berujung pada korban di pihak mahasiswa.

“Hampir setiap aksi demonstrasi selalu diwarnai insiden yang merugikan mahasiswa, ini yang tidak kami inginkan ke depannya,” ungkapnya. 

Selain tuntutan di tingkat daerah, mahasiswa juga menitipkan aspirasi kepada kepolisian agar disampaikan ke tingkat pusat. Mereka menyatakan kekecewaan terhadap kinerja institusi Polri secara keseluruhan dan menilai upaya reformasi belum berjalan sesuai harapan.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) juga mengangkat sejumlah isu lain dalam aksi tersebut, antara lain dugaan adanya tahanan politik, kritik terhadap kinerja pemerintah provinsi, serta evaluasi terhadap institusi Polri. Hiththan menyebut aksi serupa akan terus digelar secara rutin sebagai bentuk konsistensi gerakan mahasiswa. 

Ia menambahkan, jika tuntutan tidak direspons, mahasiswa akan terus menggalang kekuatan massa sebagai bentuk tekanan publik. Menurutnya, gerakan masyarakat atau people power menjadi salah satu opsi untuk mendorong perubahan.

“Selama semangat itu masih ada, kami akan terus turun ke jalan menyuarakan berbagai isu,” tegasnya. 

[RWT]