Kaltimtoday.co, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang meminta pemilik bangunan menara untuk terib perizinan.

Pasalnya, pihaknya berkomitmen untuk mempermudah proses pelayanan perizinan, sebagai salah satu upaya mewujudkan Bontang yang lebih hebat dan beradab.

Plt Kepala DPM-PTSP Bontang, Zulkarnain mengatakan, mengenai bangunan menara, pihaknya memang tidak sendiri. Dimana OPD terkait ikut terlibat dalam hal pengawasan bangunan tersebut.

Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang.

“Biasanya mereka survei ke lapangan dan kami yang menindaklanjuti hasil survei,” ujar Zulkarnain.

Baca Juga: Tak Ada Kemewahan, Waisak 2026 di Bontang Tetap Hangat dengan Semangat Cinta Kasih

 

Baca Juga: Pemkot Bontang Bagikan Laptop, Disdikbud Minta Guru Terus Adaptif dengan Teknologi

Baca Juga: Usia Pensiun Tak Seragam, Disdikbud Bontang Ingatkan Hak Guru Harus Dilindungi

Baca Juga: Banyak Pelajar Alami Kecelakaan, Disdikbud Bontang Tekankan Pengawasan Orangtua

Baca Juga: Libatkan Karyawan, Pupuk Kaltim Salurkan Hewan Kurban untuk Ribuan Penerima Manfaat di Bontang

View this post on Instagram

Baca Juga: Hadapi Perkembangan Zaman, Saparuddin Minta Guru Maksimalkan Digitalisasi Pendidikan

Baca Juga: Kurangi Potensi Banjir, DPUPR Bontang Siapkan Drainase Primer Bontang Barat

Baca Juga: SDN 010 Bontang Ingin Terapkan Lima Hari Sekolah, Terkendala Musala

Baca Juga: Dua Guru Pensiun Tahun Ini, SDN 010 Bontang Pastikan Pembelajaran Tetap Optimal

Baca Juga: SDN 010 Bontang Sebut Program MBG Disambut Positif oleh Seluruh Murid

Baca Juga: Hadiri Kegiatan Advokasi DP3AKB, Wali Kota Neni Tekankan Bontang Harus Jadi Kota Aman dan Inklusif untuk Semua

Baca Juga: Lewat Bontang Al-Qur'an Academy, SDN 010 Perkuat Pendidikan Keagamaan Siswa

 

Baca Juga: Minimalisir Potensi Banjir, Panbers DPUPR Bontang Normalisasi Sungai Dahlia

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Zulkarnain berharap, menara-menara telekomunikasi yang belum berizin bisa segera mengurus izinnya.

Karena izin tersebut berkaitan dengan keamanan menara dan lainnya.

“Mereka (pemilik bangunan menara) harus melengkapi dokumen perizinan, meskipun terkadang ada juga dari mereka yang terkendala biaya dan sempat tertunda. Kalau kami di DPM-PTSP Bontang, sepanjang memenuhi persyaratan maka akan tetap kami layani,” ungkapnya.

Disinggung mengenai Raperda tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi, Zulkarnain menyebut, Raperda tersebut merupakan inisiatif dari DPRD Bontang. Sehingga pihaknya tidak mengetahui alasan raperda tersebut dibuat.

“Perda ini kan Perda inisiatif DPRD Bontang, mungkin bisa ditanyakan ke DPRD seperti apa yang diinginkan dari Perda tersebut mengenai menara telekomunikasi,” pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DPRD BONTANG]