Kaltimtoday.co, Samarinda - Isu pemotongan anggaran tahun 2026 memicu kekhawatiran DPRD Kalimantan Timur terhadap keberlanjutan sejumlah proyek infrastruktur strategis di daerah. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan tetap berjalan dan tidak terdampak pengurangan dana.

Reza menegaskan bahwa proyek infrastruktur, khususnya pembangunan dan perbaikan jalan, merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang tidak boleh tertunda. 

Sejumlah ruas jalan di wilayah Bontang, Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Mahakam Ulu masuk dalam daftar prioritas pembangunan.

“Program-program ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kami berharap isu pengurangan anggaran dari pemerintah pusat tidak mengganggu proyek yang sudah direncanakan,” ujar Reza.

Selain proyek jalan, Komisi III juga menyoroti sektor perhubungan. DPRD meminta Dishub Kaltim meningkatkan perhatian terhadap kondisi penerangan jalan umum (PJU) yang masih belum optimal di sejumlah titik, serta memastikan kesiapan pelayanan transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kami minta Dishub memastikan terminal dan pelabuhan siap melayani lonjakan aktivitas masyarakat saat libur Nataru,” katanya.

Reza menegaskan DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan pembangunan daerah, terutama program strategis yang berkaitan dengan konektivitas dan pelayanan publik, agar tidak terhambat oleh dinamika anggaran.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]