Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menilai, warga pesisir butuh perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah harus memasukan sebagai skala prioritas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Masyarakat yang tinggal di pesisir perlu pembinaan secara berkala untuk membangun kehidupan yang layak . Seperti memberikan edukasi dan fasilitas yang memadai kepada bernelayan,” ungkapnya.

Agus menilai, perlakuan kepada masyarakat pesisir harus berbeda dengan yang di darat. Sebab umumnya di pesisir terkendala ketersediaan air bersih hingga fasilitas penunjang. Kondisi ini sangat rentan terhadap kemiskinan.

"Lihat saja infrastruktur di sana. Banyak yang tidak layak. Makanya pemerintah harus memberikan solusi buat mereka," tuturnya.

Baca Juga: Tak Ada Kemewahan, Waisak 2026 di Bontang Tetap Hangat dengan Semangat Cinta Kasih

 

Baca Juga: Pemkot Bontang Bagikan Laptop, Disdikbud Minta Guru Terus Adaptif dengan Teknologi

Baca Juga: Usia Pensiun Tak Seragam, Disdikbud Bontang Ingatkan Hak Guru Harus Dilindungi

Baca Juga: Banyak Pelajar Alami Kecelakaan, Disdikbud Bontang Tekankan Pengawasan Orangtua

View this post on Instagram

Baca Juga: Libatkan Karyawan, Pupuk Kaltim Salurkan Hewan Kurban untuk Ribuan Penerima Manfaat di Bontang

Baca Juga: Hadapi Perkembangan Zaman, Saparuddin Minta Guru Maksimalkan Digitalisasi Pendidikan

Baca Juga: Kurangi Potensi Banjir, DPUPR Bontang Siapkan Drainase Primer Bontang Barat

Baca Juga: SDN 010 Bontang Ingin Terapkan Lima Hari Sekolah, Terkendala Musala

Baca Juga: Dua Guru Pensiun Tahun Ini, SDN 010 Bontang Pastikan Pembelajaran Tetap Optimal

Baca Juga: SDN 010 Bontang Sebut Program MBG Disambut Positif oleh Seluruh Murid

Baca Juga: Hadiri Kegiatan Advokasi DP3AKB, Wali Kota Neni Tekankan Bontang Harus Jadi Kota Aman dan Inklusif untuk Semua

Baca Juga: Lewat Bontang Al-Qur'an Academy, SDN 010 Perkuat Pendidikan Keagamaan Siswa

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Minimalisir Potensi Banjir, Panbers DPUPR Bontang Normalisasi Sungai Dahlia

Selain itu, Agus Haris juga menaruh harapan besar kepada Basri-Najirah untuk mengawal persoalan tapal batas di Kampung Sidrap. Warga di sana hidup dalam ketidakpastian. Banyak layanan publik yang tak bisa mereka nikmati akibat ketidakjelasan ini.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang, telah menyediakan anggaran senilai Rp12,5 miliar bagi masyarakat pesisir.

Sebanyak Rp 7 miliar dari bantuan tersebut nantinya diperuntukkan untuk belanja alat tangkap kemudian dihibahkan ke para nelayan.

Sebelum dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh gubernur Kaltim pada 26 April 2021 lalu. Basri Rase- Najirah menang telak di 4 pulau pesisir, yakni Malahing, Selangan, Tihi-Tihi, dan pulau Gusung atas pasangan Neni-Joni.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]