Kaltimtoday.co, Tenggarong - Memajukan desa bukan sekadar soal niat dan program. Di lapangan, masalah paling klasik dan masih jadi momok hingga hari ini adalah infrastruktur dasar yang belum merata. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyebut ini sebagai hambatan utama bagi desa-desa yang ingin naik status menjadi desa mandiri.

“Kalau kita lihat data sejak 2024, desa-desa yang masih berstatus berkembang dan maju itu rata-rata terkendala infrastruktur. Jalan antar desa masih berupa tanah atau batu,” ungkapnya.

Menurutnya, desa-desa yang dekat dengan kota relatif cepat berkembang karena dukungan infrastruktur sudah tersedia.

Tak hanya jalan, sambungan listrik, sinyal internet, hingga air bersih juga masih jadi kendala. Di desa-desa tertentu, bahkan pelayanan dasar seperti posyandu atau kantor desa masih menumpang di bangunan seadanya.

“Makanya, kita bilang, naik kelas ke desa mandiri itu butuh proses panjang dan biaya besar,” katanya.

Ia menyebut, proses menuju desa mandiri bukan hanya tugas DPMD semata, tapi butuh keterlibatan lintas sektor.

“Dinas PU bangun jalan, Dinas Kesehatan bangun puskesmas, Dinas Pendidikan bangun sekolah. Semuanya harus bergerak bersamaan,” ujarnya.

Meski demikian, Arianto tetap optimistis jika desa yang berkembang dan maju terus didampingi dan diberi prioritas pembangunan infrastruktur, dalam waktu beberapa tahun ke depan bisa naik kelas.

Ia berharap pemerintah pusat dan provinsi terus memberi afirmasi pada desa tertinggal dan berkembang.

“Desa mandiri itu bukan mimpi. Tapi kalau hanya dibebankan ke desa atau kabupaten, akan terlalu berat. Harus ada gotong royong anggaran dan perhatian,” tutupnya.

[RWT | ADV DPMD KUKAR]