Kaltimtoday.co, Sangatta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim mendukung penuh langkah pemerintah dalam menangani banjir di sejumlah wilayah di Kutai Timur dengan mengintruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim untuk menggelontorkan dana tanggap darurat dalam penanganan bencana banjir.

Apalagi, lanjut politikus Partai Persatuan Pembangunan itu, saat keadaan memaksa senantiasa menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini pemerintah di semua tingkatan dan segenap pemangku kepentingan harus selalu hadir dengan penanganan tercepatnya.

Bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir telah tersalurkan secara perlahan. Berawal dari bantuan perusahaan setempat yang berdasarkan koordinasi oleh kepala desa hingga camat dengan pihak perusahaan.

Selain itu, pemerintah daerah (pemda) Kutim juga akan membantu melalui dana tanggap darurat dari BPKAD.

Baca Juga: Hari Kedua Pencarian Pemuda Terseret Arus di Sungai Melenyu Kutai Timur Masih Nihil

 

Baca Juga: Minimalisir Potensi Banjir, Panbers DPUPR Bontang Normalisasi Sungai Dahlia

Baca Juga: Kubar Darurat Banjir, Ketinggian Air di Enam Kecamatan Capai 1,5 Meter

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kaltim 5 Mei: Mayoritas Wilayah Diguyur Hujan Ringan, Berau hingga Samarinda Waspada

View this post on Instagram

Baca Juga: KPK Semprot Pemkab Kutai Timur: 744 Bidang Tanah Belum Sertifikat, Skor Integritas Terendah di Kaltim

Baca Juga: Aksi Buruh di PT Anugerah Energitama Kutim Memanas, Perusahaan dan Serikat Saling Berseberangan

Baca Juga: Agus Suwandi Sebut Kolaborasi Anggaran Jadi Kunci Penanganan Banjir Samarinda di Era Andi Harun

Baca Juga: Terganjal Sengketa Tapal Batas Berau-Kutim, Pembangunan SD Filial di Biatan Ilir Direncanakan Kembali di APBD Murni 2026

Baca Juga: Redam Konflik Batas Wilayah, Bupati Berau dan Kutim Sepakat Redam Konflik di Lapangan

Baca Juga: Optimalisasi CSR Di Tengah Turunnya APBD

Baca Juga: Hubungkan Kaubun-Karangan, Jembatan Sungai Nibung Kutai Timur Resmi Beroperasi

Baca Juga: Meski Masuk Skala Prioritas, Pembangunan Kembali SMPN 24 Samarinda Belum Menemui Titik Terang

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Banyak PKL Mangkal di Kawasan Pengendalian Banjir, Dinas PUPR Bahas Rencana Penataan Polder Air Hitam

“Kami mendukung terhadap kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menangani banjir di 7 kecamatan tersebut melalui dana tanggap darurat dari BPKAD,” ujar Joni kepada awak media.

Adapun dari anggota DPRD yang berada di masing-masing daerah pemilihan (dapil) juga akan berkoordinasi dengan pihak desa dan kecamatan.

Besaran bantuan yang diberikan mungkin tidak seberapa, lanjutnya, namun pemerintah tetap akan memperhatikan kondisi masyarakat khususnya yang terdampak oleh bencana banjir ini.

“Seperti yang disampaikan oleh Bupati tadi dalam acara, banjir skala besar ini merupakan banjir per 10 tahunan sehingga tidak bisa dihindari lagi,” paparnya.

Meskipun tidak bisa dihindari, upaya tertentu dapat mengurangi dampak banjir yang kemungkinan akan terjadi sekitar 10 tahun ke depan.

“Jika ingin membangun turap di sungai maka perlu kajian-kajian teknis di lapangan terlebih dahulu. Seandainya dinilai perlu maka bisa diupayakan,” pungkasnya.

[EL | NON | ADV DPRD KUTIM]