SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diterapkan di delapan sekolah di Samarinda memicu respons beragam dari masyarakat. Banyak pihak menilai kebijakan ini belum menyentuh kebutuhan paling mendasar, terutama dalam hal akses pendidikan yang terjangkau.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan pihaknya telah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat yang mempertanyakan urgensi dari program tersebut. Ia menyebutkan, sebagian besar warga justru berharap pemerintah mengalihkan anggaran program MBG ke sektor pendidikan.

“Iya, kami sudah menerima aspirasi dari masyarakat. Mereka tidak membutuhkan makan gratis, tapi lebih memerlukan pendidikan gratis,” ungkap Samri saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, belum lama ini.

Saat ini, program MBG masih dalam tahap uji coba dan menyasar 3.005 siswa dari jenjang TK hingga pesantren. Namun, Samri menyoroti besarnya alokasi anggaran, yang dinilai belum tentu efektif. Ia juga mempertanyakan apakah nominal Rp10-15 ribu per porsi makanan mampu memenuhi standar gizi yang layak bagi siswa.

“Program makan gratis ini masih kontroversial. Kalau pemerintah mau merevisi program ini, kami setuju. Anggarannya bisa dialihkan ke program lain, misalnya pendidikan gratis, yang lebih masuk akal,” tegasnya.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, pemerintah tidak hanya menjadikan program ini sebagai pencitraan atau janji politik semata. Ia menegaskan pentingnya memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar anggaran yang digunakan benar-benar efisien dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga Samarinda,” pungkas Samri.

[TOS | ADV DPRD SAMARINDA]