Kaltimtoday.co, Tenggarong - Persoalan pemadaman listrik yang berulang serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). 

DPRD meminta PLN mempercepat penanganan gangguan listrik dan Pertamina mengatasi persoalan tersebut serta menambah kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kedua persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan BBM dan gangguan distribusi listrik akibat hambatan rantai pasokan serta lonjakan permintaan, di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Senin (2/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya. Pertemuan tersebut turut menghadirkan perwakilan Pertamina dan PLN untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi pasokan energi di Kukar.

Rasid mengungkapkan, pihaknya meminta PLN menjelaskan penyebab pemadaman listrik yang belakangan kerap terjadi di sejumlah wilayah Kukar. Dalam pertemuan itu, PLN menyampaikan terdapat empat persoalan yang menjadi penyebab gangguan pasokan listrik.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kukar, tetapi juga di sejumlah wilayah lain, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim).

Meski demikian, PLN menyebut gangguan listrik dapat teratasi secara bertahap pada akhir November hingga Desember 2026. Dengan begitu, pasokan listrik diharapkan kembali normal pada Desember dan seterusnya.

"Kami tekankan kepada pihak PLN agar proses perbaikan dipercepat. Sehingga, keluhan masyarakat yang terjadi sekarang ini bisa teratasi dan tidak lagi sering terjadi pemadaman listrik seperti saat ini," pinta Rasid.

Selain persoalan listrik, DPRD Kukar juga menyoroti kelangkaan BBM dan panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Rasid meminta, Pertamina melakukan pembenahan pengaturan pelayanan agar penumpukan kendaraan tidak terus berulang.

Ia juga mendorong adanya penambahan kuota BBM untuk Kukar. Langkah tersebut dinilai penting agar ketersediaan BBM dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah.

"Kami juga meminta agar ada penambahan kuota BBM di Kukar. Dengan begitu, kebutuhan BBM masyarakat bisa terpenuhi," katanya.

Di sisi lain, Rasid juga, turut menyoroti dampak pemadaman listrik terhadap pelaku usaha. Gangguan pasokan listrik yang berulang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi sejumlah pengusaha yang bergantung pada ketersediaan listrik dalam menjalankan aktivitasnya.

Terkait kemungkinan pemberian kompensasi, Rasid menyebut PLN Kukar telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak PLN di Balikpapan. Saat ini, DPRD masih menunggu keputusan lebih lanjut mengenai bentuk kompensasi yang dapat diberikan kepada pelanggan terdampak.

"Pihak PLN Kukar sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak yang lebih atas, yaitu di Balikpapan. Sekarang tinggal menunggu keputusan dari PLN Balikpapan," tutupnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]