Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono berharap pemerintah merevisi perwali nomor 6 tahun 2018 tentang bantuan sosial (bansos) untuk rumah ibadah.

Dia menginginkan perubahan regulasi mengenai besaran hibah dan bansos ke tempat ibadah, yang dibatasi di angka Rp150 juta per dua tahun.

“Mohon direvisi regulasinya dan tidak mencantumkan nominal maksimalnya supaya pembangunan tempat ibadah tidak terbengkalai,” tutur Sumaryono.

Sumaryono mengatakan, dengan perwali tersebut pembangunan beberapa masjid yang ada saat ini tidak maksimal. Seperti Masjid Al-Hidayah Gunung Sari dan Masjid An-Nur Gunung Telihan.

Baca Juga: Tak Ada Kemewahan, Waisak 2026 di Bontang Tetap Hangat dengan Semangat Cinta Kasih

 

Baca Juga: Pemkot Bontang Bagikan Laptop, Disdikbud Minta Guru Terus Adaptif dengan Teknologi

Baca Juga: Usia Pensiun Tak Seragam, Disdikbud Bontang Ingatkan Hak Guru Harus Dilindungi

Baca Juga: Banyak Pelajar Alami Kecelakaan, Disdikbud Bontang Tekankan Pengawasan Orangtua

View this post on Instagram

Baca Juga: Libatkan Karyawan, Pupuk Kaltim Salurkan Hewan Kurban untuk Ribuan Penerima Manfaat di Bontang

Baca Juga: Hadapi Perkembangan Zaman, Saparuddin Minta Guru Maksimalkan Digitalisasi Pendidikan

Baca Juga: Kurangi Potensi Banjir, DPUPR Bontang Siapkan Drainase Primer Bontang Barat

Baca Juga: SDN 010 Bontang Ingin Terapkan Lima Hari Sekolah, Terkendala Musala

Baca Juga: Dua Guru Pensiun Tahun Ini, SDN 010 Bontang Pastikan Pembelajaran Tetap Optimal

Baca Juga: SDN 010 Bontang Sebut Program MBG Disambut Positif oleh Seluruh Murid

Baca Juga: Hadiri Kegiatan Advokasi DP3AKB, Wali Kota Neni Tekankan Bontang Harus Jadi Kota Aman dan Inklusif untuk Semua

Baca Juga: Lewat Bontang Al-Qur'an Academy, SDN 010 Perkuat Pendidikan Keagamaan Siswa

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Minimalisir Potensi Banjir, Panbers DPUPR Bontang Normalisasi Sungai Dahlia

“Kedua masjid itu telah dibongkar namun pembangunannya belum selesai akibat bansos minim,” ucapnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan agar peraturan tersebut bisa dikaji kembali di pemerintahan yang baru. Sehingga umat Islam di Bontang bisa menjalankan kewajibannya di masjid.

“Kalau bisa segera dikaji kembalilah , karena dana Rp150 juta itu hanya bisa dilakukan per Masjid dengan bantuan per 2 tahun sekali, mengakibatkan pembangunan lambat karena dana terbatas,” tuturnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]