Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono berharap pemerintah merevisi perwali nomor 6 tahun 2018 tentang bantuan sosial (bansos) untuk rumah ibadah.

Dia menginginkan perubahan regulasi mengenai besaran hibah dan bansos ke tempat ibadah, yang dibatasi di angka Rp150 juta per dua tahun.

“Mohon direvisi regulasinya dan tidak mencantumkan nominal maksimalnya supaya pembangunan tempat ibadah tidak terbengkalai,” tutur Sumaryono.

Sumaryono mengatakan, dengan perwali tersebut pembangunan beberapa masjid yang ada saat ini tidak maksimal. Seperti Masjid Al-Hidayah Gunung Sari dan Masjid An-Nur Gunung Telihan.

Baca Juga: Sahib Soroti Pentingnya Standar Kapasitas Titik Kumpul Darurat di Gedung Publik

 

Baca Juga: Komisi I Minta Pendataan Masyarakat Lebih Teliti demi Keadilan Penyaluran Bansos

Baca Juga: Pulau Kedindingan, ‘’Benteng Terakhir’’ Bontang yang Dipertaruhkan

Baca Juga: Bentengi Jalur Maritim, BBPOM Samarinda Edukasi Awak Kapal KM Egon Cegah Produk Ilegal

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Bontang Kebut Penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana Kawasan Industri

Baca Juga: Distribusi Seragam Gratis Dimulai, Disdikbud Bontang Prioritaskan Siswa Baru SD dan SMP

Baca Juga: Disdikbud Bontang Dorong Langkah Pencegahan Komprehensif Atasi Kehamilan Anak

Baca Juga: Disdikbud Bontang Pastikan Seragam Gratis Tetap Dibagikan, Distribusi Dilakukan Bertahap

Baca Juga: Rustam Minta Pengembangan Wisata Bahari Menjadi Prioritas Pemkot Bontang

Baca Juga: SDN 006 Bontang Selatan Direvitalisasi, Empat Ruang Kelas hingga Lapangan Diperbaiki

Baca Juga: DPRD Bontang Bahas Maraknya Kehamilan di Bawah Umur, Dorong Penguatan Edukasi Seks

Baca Juga: Bekali Orangtua dan Siswa Cegah Kekerasan Seksual, MPLS di SDN 001 Bontang Selatan Akan Libatkan DP3AKB

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Sambut Tahun Ajaran Baru, SDN 001 Bontang Selatan Libatkan Orangtua Lewat Pra MPLS

“Kedua masjid itu telah dibongkar namun pembangunannya belum selesai akibat bansos minim,” ucapnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan agar peraturan tersebut bisa dikaji kembali di pemerintahan yang baru. Sehingga umat Islam di Bontang bisa menjalankan kewajibannya di masjid.

“Kalau bisa segera dikaji kembalilah , karena dana Rp150 juta itu hanya bisa dilakukan per Masjid dengan bantuan per 2 tahun sekali, mengakibatkan pembangunan lambat karena dana terbatas,” tuturnya.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]