Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dengan agenda studi banding penguatan peraturan daerah (perda) tentang ketahanan pangan.

Abdul Rofik selaku Ketua Bapemperda DPRD Samarinda menyebutkan bahwa, Pemerintah Kota (Pemkot) dan legislator berkeinginan untuk membuat perda tentang ketahanan pangan dan gizi. Oleh sebab itu, Bapemperda mengunjungi Sukoharjo, pasalnya kota ini termasuk penghasil pangan yang telah mengantongi penghargaan tingkat nasional.

"Hasil pertanian di Sukoharjo memang terbaik, dan pendapatan asli daerah mencapai Rp 1.9 triliun. Salah satu penyumbang pendapatan adalah dari bidang pertanian," ujar Abdul Rofik saat dihubungi Kaltimtoday.co pada Senin (12/4/2021).

Anggota Komisi II dari fraksi PKS ini menyampaikan, dalam kunjungan kerja Bapemperda tersebut disambut oleh pemerintah setempat dan melakukan pertemuan dengan Dinas Ketahanan Pangan Sukoharjo.

Baca Juga: DPRD Minta Pemkot Perkuat Pendampingan dan Permodalan UMKM

 

Baca Juga: Keterbatasan Anggaran, DPRD Samarinda Prioritaskan Perbaikan Sekolah Rusak Ringan

Baca Juga: DPRD Samarinda Dorong Perlindungan Anak Dimulai dari Keluarga hingga Pemerintah

Baca Juga: DPRD Samarinda Prioritaskan Perbaikan Penerangan Jembatan Achmad Amins Lewat APBD Perubahan

View this post on Instagram

Baca Juga: Tekan Angka Pengangguran, Helmi Abdullah Minta Job Fair di Samarinda Digelar Rutin

Baca Juga: Komisi IV Minta DP2PA Perkuat Skrining Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Baca Juga: DPRD Bakal Tinjau Sekolah Rakyat, Pastikan Program Tepat Sasaran dan Fasilitas Siap

Baca Juga: Anggaran Terbatas, KONI Kaltim Pertahankan Skema Klaster Pendanaan Cabor

Baca Juga: Samarinda Terancam Batal Ikut Porprov Kaltim akibat Kendala Anggaran

Baca Juga: Hari Anak Nasional 2026, UNICEF Soroti Tantangan Kekerasan pada Anak di Indonesia

Baca Juga: Audit Kemenkes di RSUD AWS Samarinda: Komunikasi Medis ke Pasien Masih Lemah

Baca Juga: YLBHI Desak Presiden Cabut Perpres 111/2025 dan Hentikan Persekusi Minoritas Gender

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Aliansi Perempuan Indonesia Kecam Persekusi SOGIE, Desak Evaluasi Aturan Diskriminatif

Dalam pertemuan tersebut, Rofik menyebutkan pihak Dinas Ketahanan Pangan memberikan masukan di antaranya kerja sama pihak pemerintah dengan para petani melalui dinas-dinas terkait untuk mengembangkan pertanian.

"Produk padi mereka memang berkualitas tinggi dan telah memiliki tingkat penjualan yang sudah berkembang dan didistribusikan ke seluruh Indonesia," ujar Rofik.

Rofik berharap, dengan adanya studi banding yang dilakukan oleh Bapemperda DPRD Samarinda agar menjadi bahan kajian untuk membuat perda pertanian untuk menjaga ketahanan pangan serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pertanian.

[SDH | RWT | ADV]