Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kepala Sekolah dan guru swasta di Kutai Kartanegara (Kukar) masih dibayangi polemik pengembalian insentif tahun 2025 yang kini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Di tengah gelombang keresahan tersebut, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyampaikan, kebijakan pengembalian merupakan tindak lanjut atas hasil audit BPK.

Namun demikian, ia mengaku belum mengetahui secara rinci akar persoalan tersebut lantaran seluruh proses terjadi sebelum dirinya memimpin Kukar.

"Kurang paham, karena itu terjadi sebelum kami menjabat," kata Aulia.

Ia menyebut, pemerintah daerah tidak memiliki pilihan selain melaksanakan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Sebab, setiap temuan auditor negara wajib ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Aulia menjelaskan, temuan BPK juga tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum dituangkan dalam laporan resmi, proses pemeriksaan telah disertai tahapan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

"Kalau itu menjadi temuan BPK, ya harus dikembalikan," katanya.

Ia meminta masyarakat, khususnya para guru swasta yang terdampak untuk melihat persoalan ini secara objektif.

Aulia berharap, tidak ada pengiringan opini negatif yang menyudutkan Pemkab Kukar seolah-olah bertindak semena-mena terhadap nasib kepala sekolah dan guru swasta.

"Bukan maunya kami. Ini temuan. Jadi jangan salah paham. Jangan sampai muncul isu yang digiring kalau pemerintah daerah yang menyuruh guru mengembalikan. Tidak, ini menjadi bagian dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada saat pemeriksaan kemarin," ungkapnya.

Aulia kembali menekankan, pemerintah daerah hanya menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan BPK, bukan secara tiba-tiba meminta guru mengembalikan dana insentif.

"Kami sudah melalui proses konfirmasi, ada temuan. Kita menindaklanjuti temuan itu melalui proses pengembalian. Bukan maksudnya tiba-tiba Pemkab menyuruh guru mengembalikan uang," pungkasnya.

[RWT]