Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap anggaran Program Percepatan Implementasi Gaspol Pendidikan (PETA POLPEN). Langkah ini diambil guna memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan terhindar dari potensi penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian program.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa pengawasan anggaran merupakan elemen krusial dalam menjamin keberhasilan PETA POLPEN. Terlebih, anggaran sektor pendidikan terus meningkat setiap tahun seiring banyaknya program strategis yang dijalankan pemerintah daerah.

“Kami bertekad memastikan setiap dana yang dialokasikan benar-benar dipergunakan sesuai kebutuhan tanpa adanya penyalahgunaan,” tegas Darlis.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam tata kelola anggaran pendidikan. Untuk itu, pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui evaluasi menyeluruh di lapangan.

Darlis juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, terutama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia menilai sinergi yang baik dapat mencegah tumpang tindih kebijakan sekaligus mempercepat penyelesaian kendala teknis pada saat implementasi.

“Sinergi yang solid antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar manfaat program ini dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat,” tambahnya.

Pihaknya melihat bahwa PETA POLPEN memiliki potensi besar dalam menekan kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah, khususnya wilayah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. 

Namun, potensi itu hanya bisa tercapai apabila seluruh tahapan—perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—dikelola secara terarah dan diawasi ketat. Untuk itu, Komisi IV telah menyiapkan agenda pengawasan berkala bersama mitra teknis serta para pemangku kepentingan pendidikan.

Sebagai program yang mendorong percepatan pemerataan pendidikan, PETA POLPEN diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap mutu pembelajaran dan kemudahan akses pendidikan di seluruh Kalimantan Timur. 

"Kami akan terus kawal ini, karena pengawasan anggaran juga merupakan komitmen legislatif dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang transparan," tutup Darlis.

[RWT | ADV DPRD KATLIM]