Advertorial
DPMPTSP Kaltim Susun Standar Waktu Rekomendasi Teknis untuk Permudah Perizinan
Kaltimtoday.co, Samarinda - Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi secara virtual untuk membahas standar waktu penerbitan rekomendasi teknis perizinan, Rabu (2/7/2025).
Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting ini dipimpin langsung oleh Kepala DPMPTSP Kaltim, Fahmi Prima Laksana. Ia menegaskan pentingnya kepastian waktu dalam proses penerbitan rekomendasi teknis sebagai bagian dari reformasi birokrasi dalam layanan perizinan.
“Kepastian waktu sangat penting agar masyarakat, pelaku usaha, maupun investor tidak merasa dipersulit. Dengan standar waktu yang jelas, pelayanan perizinan menjadi lebih terukur dan profesional,” ujar Fahmi.
Fahmi juga menyampaikan bahwa percepatan layanan perizinan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif, transparan, dan kompetitif.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan Perangkat Daerah (PD) teknis, khususnya instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan rekomendasi teknis. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dan menyusun kesepakatan waktu layanan yang realistis, namun tetap optimal.
“Dengan adanya standar waktu yang disepakati, kita harapkan tidak ada lagi hambatan yang memperlambat proses perizinan, apalagi di sektor-sektor yang strategis,” tambah Fahmi.
Lebih lanjut, DPMPTSP Kaltim berencana menindaklanjuti hasil pembahasan ini dalam bentuk kebijakan internal dan standar pelayanan publik. Hal ini akan menjadi rujukan resmi dalam proses pemberian rekomendasi teknis ke depan, demi mendorong profesionalisme serta peningkatan kepuasan masyarakat dan investor.
[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]
Related Posts
- Promo Awal 2026: PLN Beri Diskon 50 Persen Tambah Daya Listrik, Ini Syarat dan Caranya
- Surat Terbuka untuk Andi Harun: Membangun Peradaban Lewat Perpustakaan
- Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Seno Aji Akui Biaya Pilkada Langsung Lebih Besar
- Soal Penataan Lapak Pasar Pagi, Pedagang Sarankan Berbasis Arus Pembeli dan Perputaran Uang
- Tongkang Tabrak Jembatan Mahulu, Polisi Periksa 8 Saksi









