Advertorial
Edy Suharto Resmi Jabat Kepala BPKP Kaltim, Gubernur Rudy Mas'ud Minta Kawal Anggaran dengan Transparansi dan Akuntabilitas
Kaltimtoday.co, Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum), secara resmi melantik Edy Suharto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim dalam sebuah upacara yang digelar di Pendopo Odah Etam, Senin (30/6/2025).
Edy Suharto menggantikan Felix Joni Darjoko, yang kini menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan di bawah Deputi Akuntan Negara.
Dalam sambutannya, Gubernur Harum menekankan pentingnya peran BPKP sebagai mitra strategis dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan di daerah. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran di Kaltim harus dilakukan secara tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Tugas kita bersama adalah memastikan tidak ada penyimpangan, baik dalam kewenangan maupun penggunaan anggaran. BPKP harus hadir sebagai pengawal pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Harum.
Ia juga mendorong agar sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah terus diperkuat demi mendorong akselerasi pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Aryanto Wibowo, menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari pengawasan yang efektif. Menurutnya, korupsi merupakan hambatan serius dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang bersih.
Aryanto juga mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim dalam menerapkan strategi pengendalian kecurangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan internal.
Selama tahun 2024, BPKP Kaltim mencatat pencapaian signifikan dalam pengawasan anggaran, dengan total penyelamatan keuangan daerah mencapai Rp 72,56 miliar, serta optimalisasi pendapatan daerah sebesar Rp 34,8 miliar, dan efisiensi pengeluaran hingga Rp 1,42 triliun.
Capaian tersebut terus berlanjut di tahun 2025, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 11,9 miliar dan peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp 2,33 miliar.
Aryanto menyatakan bahwa BPKP Kaltim akan terus mendukung program prioritas pemerintah daerah, termasuk Gratispol (program pendidikan gratis) dan Jospol (jaring sosial politik), yang menjadi bagian dari visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
Pelantikan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah provinsi, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]
Related Posts
- Anggaran Promosi Rp 10,7 Miliar Dikritik, DPRD Berau Minta Disbudpar Fokus Masterplan Wisata
- Operasi Patuh Mahakam 2026 Dimulai Pekan Depan, Pelanggar Lalu Lintas di Kukar Siap-Siap Ditindak
- Kawal Transparansi Pendidikan, Ombudsman Kaltim Buka Posko Pengaduan SPMB dan PMBM Ajaran 2026/2027
- Hari Lingkungan Hidup: Jangan Terjebak Slogan Palsu
- Istana Ungkap Rencana Said Iqbal Masuk Kabinet Prabowo, Bahas Posisi Sektor Buruh









