Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum lama ini desas-desus di kalangan guru dan tenaga kependidikan kembali mencuat. Lantaran insentif mereka akan dihapuskan tahun depan. Tak heran keresahan ini menjadi perhatian tersendiri dari DPRD Samarinda.

Termasuk Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sani Bin Husain. Dia menyayangkan adanya rencana penghapusan insentif guru yang selama ini menjadi tambahan untuk gaji mereka.

“Gaji mereka sudah tidak seberapa mengajar di sekolah, apalagi kalau insentifnya tidak ada,” ungkapnya.

Sebab Sani sendiri mengakui, sebelum duduk menjadi wakil rakyat di Komisi IV DPRD Samarinda, dia juga lama mengabdikan diri menjadi guru. Tak heran dia mengerti betul dengan keresahan guru yang selama ini mengajar di sekolah-sekolah.

Baca Juga: Kukar Jadi Daerah Pertama Gelar Festival Lokal Gemini Impact Awards 2026, 200 Guru Jadi Peserta

 

Baca Juga: Mendikdasmen Siapkan Opsi Tidak Naik Kelas 2027, Disdikbud Kaltim Dorong Peningkatan Kualitas Guru

Baca Juga: Komisi X DPR Pastikan Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu Tanpa Tes Mulai 2027

Baca Juga: Insentif Guru Non-ASN Kukar Belum Cair, Disdikbud Minta Sekolah Percepat Rekonsiliasi Data

View this post on Instagram

Baca Juga: Mulai 2027, Pemerintah Buka Kesempatan Guru PPPK Ikut Seleksi CPNS

Baca Juga: Bupati Kukar Ancam Pecat Guru Jika Terbukti Lakukan Pelecehan terhadap Siswi SMP

Baca Juga: Siswi SMP di Tenggarong Tak Sekolah Sebulan, Diduga Jadi Korban Pelecehan Verbal Guru

Baca Juga: Menkeu Pastikan Pengalihan Status Guru PPPK Jadi Pegawai Pusat Tak Ganggu Fiskal

Baca Juga: BPK Temukan Kelebihan Bayar Insentif Guru Swasta, Bupati Kukar Aulia Rahman Buka Suara

Baca Juga: Integrasi AI bagi Guru Adaptif dalam Mewujudkan Pembelajaran Bermakna dan Berpusat pada Murid

Baca Juga: Akibat Temuan BPK, Guru Swasta di Kukar Terpukul Diminta Mengembalikan Insentif Tahun 2025

Baca Juga: Disdikbud Bontang Gelar Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Guru, Dorong Profesionalisme Tenaga Pendidik

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Satu-satunya dari Bontang, Rahayu Novita Terpilih sebagai Duta Canva Indonesia

“Saya menolak keras, jika insentif guru dihapuskan. Berkurang pun tidak boleh. Saya siap sampaikan ini di dalam forum rapat paripurna,” tegasnya.

Menurutnya insentif guru sudah menjadi kewajiban bagi Pemkot Samarinda untuk menganggarkan. Sekalipun pendapatan daerah berkurang dari tahun sebelumnya, namun tidak berarti harus mengorbankan kesejahteraan guru.

“Daripada untuk fisik, lebih diutamakan kesejahteraan SDM dulu. Karena pendidikan akan bermanfaat secara berkelanjutan, sehingga peran guru itu begitu penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak sekolah,” tutur Sani.

Dia meminta Pemkot Samarinda untuk lebih berpihak terhadap kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Sekalipun APBD Samarinda sangat terbatas, untuk memenuhi program prioritas.

“Kalau saya lebih baik membangun manusia daripada pembangun fisik, pembangunan fisik 10 tahun hancur, tapi membangun manusia akan terus berkelanjutan, apalagi itu guru,” tutup Sani.

[PAS | NON | ADV DPRD SAMARINDA]

 Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.