Oleh: Eko Ernada (Dosen Hubungan Internasional UNU Kalimantan Timur dan Pengurus ICMI Orwil Kaltim)

KEPERCAYAAN adalah mata uang politik yang paling mahal. Ia tidak bisa dibeli dengan baliho, tidak bisa dipoles hanya dengan narasi media sosial, dan tidak bisa dipertahankan dengan kekuasaan semata. Ia tumbuh pelan—dari konsistensi sikap, kejujuran dalam tindakan, dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Sekali rusak, ongkos untuk memulihkannya jauh lebih besar daripada usaha menjaganya sejak awal.

Dalam politik modern, banyak aktor terjebak pada ilusi bahwa persepsi bisa menggantikan substansi. Bahwa citra dapat menutupi kinerja. Bahwa algoritma media sosial seolah mampu mengompensasi ketidakhadiran di lapangan. Padahal publik hari ini tidak lagi sepenuhnya naif. Mereka mungkin bisa terkesan sesaat, tetapi pengalaman langsung—harga kebutuhan pokok, akses layanan publik, hingga rasa keadilan—pada akhirnya menjadi ukuran yang lebih menentukan.

Kepercayaan tidak lahir dari satu pidato yang memukau, melainkan dari rekam jejak yang konsisten. Ia tidak dibangun dari janji besar, tetapi dari janji kecil yang ditepati. Di sinilah letak paradoks politik kita: semakin besar ambisi kekuasaan, semakin sering yang dikorbankan justru fondasi kepercayaan itu sendiri.

Ketika kepercayaan mulai retak, gejalanya tidak selalu muncul secara terbuka. Ia hadir dalam bentuk apatisme—partisipasi yang menurun, skeptisisme yang meningkat, hingga sinisme terhadap setiap kebijakan publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar kritik terbuka. Kritik masih menunjukkan adanya harapan. Sinisme adalah tanda bahwa harapan itu mulai memudar.

Di titik ini, politik berisiko kehilangan esensinya sebagai ruang pelayanan publik dan bergeser menjadi sekadar arena transaksi kekuasaan. Relasi antara pemimpin dan rakyat tidak lagi berbasis kepercayaan, melainkan kalkulasi untung-rugi. Ketika itu terjadi, demokrasi hanya tersisa sebagai prosedur, tanpa makna substantif.

Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Jürgen Habermas yang menekankan bahwa legitimasi kekuasaan hanya dapat bertahan melalui komunikasi yang rasional, terbuka, dan setara di ruang publik. Ketika ruang tersebut dipenuhi manipulasi citra, dan dialog digantikan oleh propaganda, maka legitimasi perlahan tergerus—bahkan jika secara formal kekuasaan tetap berdiri.

Tantangan menjadi semakin kompleks di era digital. Ruang publik kini tidak lagi netral, melainkan dimediasi oleh algoritma yang memprioritaskan keterlibatan emosional dibanding ketepatan informasi. Dalam lanskap seperti ini, hoaks menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, dan persepsi sering kali mengalahkan fakta. Akibatnya, kepercayaan mengalami erosi ganda: publik meragukan informasi, sekaligus meragukan institusi yang seharusnya menjadi rujukan.

Dalam beberapa waktu terakhir di daerah kita, perdebatan publik kerap tersulut bukan oleh kebijakan besar, melainkan oleh hal-hal yang bersifat simbolik. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat, isu mengenai fasilitas pejabat dapat dengan cepat mencuat dan memicu reaksi luas. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa publik tidak hanya menilai kinerja, tetapi juga merasakan apakah pemimpinnya masih memiliki empati terhadap kondisi yang mereka hadapi.

Di sinilah persoalan menjadi semakin jelas: yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kebijakan, tetapi rasa keadilan. Publik mungkin tidak menuntut kesempurnaan, tetapi mereka sangat peka terhadap ketimpangan rasa. Ketika pemimpin dianggap tidak cukup menunjukkan empati—atau bahkan terkesan menjauh dari realitas yang dihadapi masyarakat—maka yang tergerus bukan hanya citra, tetapi legitimasi moral.

Apa yang kita lihat ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan gejala yang berulang. Ia mencerminkan persoalan yang lebih dalam: jarak yang kian melebar antara elit dan masyarakat, melemahnya empati dalam pengambilan kebijakan, serta kecenderungan menggantikan substansi dengan citra.

Karena itu, menjaga kepercayaan tidak cukup dipahami sebagai strategi komunikasi, melainkan sebagai komitmen etis dalam menjalankan kekuasaan. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar jargon administratif, tetapi fondasi yang menentukan apakah kekuasaan masih berpijak pada kepentingan publik.

Di tengah ekosistem digital yang dipenuhi hoaks dan distorsi informasi, memulihkan kepercayaan menuntut lebih dari sekadar klarifikasi. Pertama, kepercayaan harus dipulihkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar narasi. Dalam situasi ketika informasi mudah dimanipulasi, publik justru semakin mengandalkan pengalaman langsung sebagai dasar penilaian. Pelayanan yang membaik, kebijakan yang adil, dan keputusan yang berpihak menjadi bentuk komunikasi paling kredibel.

Kedua, empati harus dihadirkan secara nyata dan dapat dirasakan. Kehadiran pemimpin di tengah masyarakat, kesediaan untuk mendengar tanpa defensif, serta kesederhanaan dalam sikap menjadi penanda bahwa kekuasaan masih memahami denyut kehidupan rakyatnya.

Ketiga, komunikasi publik perlu dijalankan secara jujur dan konsisten. Di tengah kebisingan informasi, publik semakin peka terhadap kepalsuan. Bahasa yang sederhana, keterbukaan terhadap kritik, dan pengakuan atas keterbatasan justru lebih membangun kepercayaan daripada pencitraan yang berlebihan.

Keempat, melawan hoaks membutuhkan ekosistem kepercayaan. Kolaborasi dengan media kredibel, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal menjadi kunci untuk menjembatani jarak antara pemerintah dan publik. Kepercayaan, pada akhirnya, tumbuh melalui relasi, bukan sekadar pernyataan.

Dan yang tidak kalah penting, kepercayaan hanya dapat dipulihkan melalui konsistensi jangka panjang. Ia tidak kembali dalam satu kebijakan atau satu momentum, melainkan melalui akumulasi tindakan yang tepat, dilakukan secara terus-menerus.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa menjadi sederhana namun mendasar: apakah kekuasaan masih mampu merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya?

Jika jawabannya mulai diragukan, maka persoalan yang kita hadapi bukan lagi sekadar kebijakan yang perlu diperbaiki, melainkan hubungan yang perlu dipulihkan. Dan seperti yang kita tahu, memulihkan kepercayaan selalu jauh lebih mahal daripada menjaganya sejak awal. (*)