Kaltimtoday.co, Samarinda - Ancaman terhadap keselamatan Jembatan Mahakam kembali mencuat setelah proyek perbaikan fender pelindung vital bagi tiang utama jembatan tidak kunjung menunjukkan progres. 

Kondisi ini mendapat sorotan keras dari DPRD Kalimantan Timur, yang menilai pemerintah pusat dan daerah gagal menunjukkan ketegasan dalam menangani persoalan yang berhubungan langsung dengan keselamatan publik.

Fender merupakan struktur yang berfungsi menahan benturan kapal tongkang yang melintas di Sungai Mahakam. Menurut data Pelindo Kaltim, lebih dari 200 kapal melintasi kawasan tersebut setiap hari, menjadikannya salah satu jalur logistik tersibuk di Indonesia Timur. Tanpa fender yang berfungsi, tiang utama jembatan berada dalam risiko tinggi.

Namun hingga pertengahan 2025, perbaikan fender yang sebelumnya ditargetkan selesai antara September hingga November 2025 masih mandek. Tidak ada laporan progres, tidak ada paparan timeline, bahkan tidak ada informasi resmi dari pihak pelaksana.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, menyayangkan minimnya transparansi tersebut. Ia menegaskan bahwa laporan Komisi II DPRD sebelumnya menyebut pekerjaan seharusnya sudah rampung.

“Berdasarkan laporan Komisi II, pengerjaan fender seharusnya sudah selesai September atau paling lambat November 2025. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan sama sekali,” tegas Hasanuddin.

Ia menilai, situasi ini sangat membahayakan. Satu benturan besar dari kapal tongkang, kata Hasanuddin, bisa menyebabkan tiang jembatan miring dan memicu bencana besar.

“Kalau tiang utama yang kena, itu bisa bencana nasional. Jembatan bisa miring dan perbaikannya tidak sederhana,” ujarnya.

Jembatan Mahakam merupakan penghubung utama mobilitas darat antara wilayah timur dan barat Samarinda. Gangguan pada jembatan ini berpotensi memicu kemacetan parah, menghambat distribusi barang, hingga menahan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

DPRD Kaltim menegaskan bahwa perbaikan fender bukan sekadar urusan teknis, tetapi pertaruhan keselamatan bagi ribuan pengguna jalan setiap hari. Pemerintah diminta menunjukkan tindakan cepat dan tegas.

“Kami tidak akan menunggu kejadian berikutnya. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada alasan teknis atau administratif,” pungkas Hasanuddin.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]