Kaltimtoday.co, Samarinda - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali memicu polarisasi tajam di peta politik nasional maupun daerah. Gelombang dukungan terhadap gagasan ini datang dari koalisi gemuk yang melibatkan Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Nasdem, hingga Demokrat. 

Di tengah dominasi dukungan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih posisi abu-abu dengan masih melakukan kajian mendalam, sementara PDI Perjuangan secara konsisten berdiri sebagai barisan terdepan yang menolak keras usulan tersebut.

PKS Masih Mengkaji

Hingga saat ini, PKS belum mengetuk palu terkait sikap resmi partai terhadap wacana Pilkada tidak langsung. Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi PKS, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa partainya masih menimbang sisi manfaat dan mudarat dari gagasan tersebut. Meski mengakui bahwa biaya penyelenggaraan Pilkada langsung memang sangat membebani kas negara, Rohim menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dibayar dengan mundurnya kualitas demokrasi.

Rohim secara kritis menyoroti bahwa pengembalian Pilkada ke DPRD merupakan sebuah langkah mundur bagi sejarah politik Indonesia. Ia mengingatkan bahwa praktik transaksional justru pernah menjangkiti sistem tersebut sebelum akhirnya reformasi membawa Pilkada ke tangan rakyat.

“Kalau kita jujur, pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD itu adalah kemunduran. Dulu kita sudah mengalami. Awalnya berjalan baik, tapi kemudian praktik-praktik transaksional di DPRD itu justru menjangkiti masyarakat,” tegas Rohim di Kantor Fraksi PKS Samarinda.

Lebih lanjut, ia memperingatkan risiko dominasi partai mayoritas. Jika pemilihan dilakukan di parlemen, partai dengan jumlah kursi besar akan jauh lebih mudah menaikkan kadernya tanpa harus mempertimbangkan akseptabilitas publik. Sebaliknya, figur potensial yang memiliki integritas namun minim modal kapital akan kehilangan ruang.

“Kalau pemilihannya di DPRD, peluang orang-orang yang baik justru semakin kecil. Karena yang dibutuhkan bukan kompetensi atau rekam jejak, tapi kemampuan mengondisikan segelintir orang,” tambahnya.

Isu resentralisasi kekuasaan juga menjadi poin krusial bagi PKS. Rohim menilai wacana ini merupakan bagian dari rangkaian upaya menarik kewenangan daerah kembali ke pusat. “Semua mengarah ke resentralisasi. Jika semuanya satu komando dari atas, ini bukan lagi demokrasi daerah, tapi sentralisasi politik,” ucapnya. 

PDI Perjuangan Pasang Badan

Berbeda dengan PKS yang masih melakukan pengkajian, PDI Perjuangan telah mengunci sikap dengan penolakan mutlak. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah bentuk perampasan hak konstitusional rakyat yang telah dijamin pasca-Reformasi 1998.

Ananda merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2025 yang secara eksplisit mengamanatkan pemilihan langsung sebagai mandat konstitusi. Bagi partai berlambang banteng ini, kedaulatan rakyat tidak bisa ditawar dengan alasan penghematan biaya politik.

"Untuk persoalan pilkada yang dikembalikan ke DPRD, sekali lagi kami dengan tegas menolak," ujar Ananda. Ia menambahkan bahwa argumen mahalnya biaya Pilkada seharusnya tidak dijawab dengan mengubah sistem, melainkan dengan memperkuat penegakan hukum.

Menurut Ananda, solusi dari carut-marut politik uang bukan dengan memangkas partisipasi rakyat, melainkan dengan memfungsikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara lebih maksimal.“Fungsikan Bawaslunya dong. Bawaslu itu harus kerja benar-benar. Berikan pendidikan politik kepada masyarakat, bukannya malah mengubah sistem pemilihannya,” tegas Wakil Ketua DPRD Kaltim tersebut.

Ia juga membedah asal-usul anggaran Pilkada yang selama ini dipersoalkan. Ananda mengingatkan bahwa dana triliunan rupiah yang digelontorkan untuk pesta demokrasi berasal dari pajak rakyat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya hak menentukan pemimpin dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat, bukan diputuskan oleh segelintir elite di parlemen.

“Uangnya juga dari uang rakyat kok. Rakyat bayar pajak. Dikembalikan lagi ke rakyat, oleh rakyat, buat rakyat kan begitu,” pungkasnya.

Hingga kini, peta politik mengenai mekanisme Pilkada masih dinamis. Sementara PDIP berdiri tegak sebagai benteng Pilkada langsung, publik masih menunggu keputusan akhir dari Majelis Syura PKS yang akan menentukan ke arah mana partai tersebut akan menentukan sikap.

[RWT]