Kaltimtoday.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), akan menerapkan skema Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2022 mendatang. Hal itu akan mengubah skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini diterapkan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairudin menyampaikan, pemberian Tukin ASN tersebut sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbaru. Termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pihaknya kini telah menyiapkan dokumen untuk merevisi peraturan bupati (Perbup) nomor 23/2018.

“Sesuai arahan pemerintah pusat. Secepatnya kami selesaikan,” terangnya.

Tukin merupakan tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai. Tukin tersebut melekat dengan tugas-tugas seluruh jabatan yang dimiliki oleh ASN.

Pegawai akan menerima Tukin penuh jika tugasnya dapat diselesaikan secara menyeluruh. Jika tugas yang dilaksanakan tidak menyeluruh, maka Tukin yang didapatkannya akan fluktuatif.

Baca Juga: Resmi Cair Mulai Hari Ini, Simak Aturan dan Komponen Gaji Ke-13 ASN hingga Pensiunan 2026

 

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta Penempatan Jabatan ASN Lebih Berbasis Kompetensi

Baca Juga: DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Produktivitas ASN dan Pengangguran Terselubung

Baca Juga: Tuntut Kesetaraan Pengangkatan ASN, Belasan Ribu Guru Madrasah Kepung Gedung DPR

Baca Juga: Bupati Kukar Upayakan Insentif Guru Non ASN Dibayar Sebelum Lebaran Haji

View this post on Instagram

Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Angkat Guru Honorer Jadi PNS Bertahap untuk Atasi Darurat Guru

Baca Juga: Masa Kerja Guru Honorer Berakhir Desember 2026, DPR Desak Pemerintah Siapkan Formasi Khusus   

Baca Juga: Pencairan Insentif 3.000 Guru Honorer di Kukar Terhambat, Ini Penjelasan Disdikbud

Baca Juga: Pantau Kinerja ASN saat WFH, Pemkot Samarinda Pastikan Seluruh Laporan Hasil Kerja Bakal Divalidasi

Baca Juga: Verifikasi Izin hingga Laporan Keuangan, Begini Kesibukan ASN Samarinda Saat Jalani WFH Nanti

Baca Juga: ASN Samarinda Resmi WFH Tiap Jumat, Andi Harun: Pakai Fake GPS Kena Sanksi Disiplin Berat

Baca Juga: Ancaman Pengurangan PPPK di Sejumlah Daerah, Bupati Kukar Pastikan Tetap Pertahankan 

 

Baca Juga: Masih Digodok, Kinerja ASN Samarinda Bakal Dipantau Lewat SPBE selama WFH

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

“Masih kami rumuskan, nantinya besaran Tukin sesuai kelas jabatan melalui capaian prestasi dan beban kerja,”lanjutnya.

Sementara itu, Anggota DPRD PPU fraksi Gerindra, Abd Rahman Wahid mendukung rencana itu.

“Kalau diubah ke Tukin saya sangat sepakat. Karena Tukin itu sifatnya riil dan tergantung dari kinerja para ASN. Saya rasa ini lebih adil dibandingkan TPP yang berlaku selama ini,” jelas Wahid.

Dirinya berpendapat, Tukin akan membuat ASN di lingkungan Pemkab PPU meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana diketahui, jika kinerja ASN meningkat maka Tukin yang diterima juga akan semakin besar.

“Cara itu juga sebagai upaya pemerintah memaksimalkan tugas pokok dan fungsi ASN. Bisa jadi dengan berganti Tukin, para pegawai berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya,” tuturnya.

[ALF | NON]