Kaltimtoday.co - Dalam rangka mewujudkan sistem pengadaan yang bersih dan transparan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen mendalam Pemprov Kaltim terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik koruptif, sejalan dengan agenda Asta Cita dalam reformasi birokrasi, hukum, dan politik.

Pelatihan ini berlangsung pada 18–26 Februari 2025 secara hybrid (daring dan luring), dan secara resmi dibuka oleh Deputi Bidang PPSDM LKPP, Suharti. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen birokrasi dalam memperkuat budaya antikorupsi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Pelatihan AKPK ditujukan sebagai pembekalan menyeluruh bagi seluruh pegawai Biro PBJ. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai bahaya korupsi, cara mendeteksinya sejak dini, serta strategi pencegahannya dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menghadirkan para pakar seperti Dr. Yanuar Wijayanto, Widyaiswara Ahli Madya dari Kementerian Perhubungan, serta Tri Susanto, pelatihan ini mengupas berbagai aspek penting mulai dari identifikasi titik rawan korupsi, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, hingga praktik pengawasan ketat pada tiap tahapan pengadaan.

Momen penandatanganan Pakta Integritas menjadi simbol kuat atas komitmen bersama seluruh pegawai Biro PBJ Kaltim dalam menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Langkah ini tidak hanya memperkuat komitmen individual, tetapi juga membentuk budaya kerja kolektif yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]