SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Rencana efisiensi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang ditargetkan mampu menghemat hingga Rp75 miliar mendapat sorotan dari DPRD Samarinda. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, meminta agar kebijakan tersebut dijalankan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas.

Hingga kini, kata Helmi, belum ada pemaparan rinci dari Pemkot terkait mekanisme pemangkasan anggaran di 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sasaran efisiensi.

“Kami meminta Pemkot Samarinda segera memaparkan secara resmi mekanisme efisiensi ini. Masyarakat berhak tahu ke mana dana yang dihemat akan dialokasikan,” ujar Helmi, Selasa (18/3/2025).

Langkah efisiensi ini diketahui akan memangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas dan 20 persen belanja alat tulis kantor (ATK), sebagaimana implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dengan total APBD Samarinda tahun ini mencapai Rp4,98 triliun, kebijakan ini dinilai strategis untuk optimalisasi belanja daerah.

Namun, Helmi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh sebatas menjadi angka di atas kertas. Pengawasan dari DPRD akan dilakukan secara ketat melalui Komisi II yang membidangi anggaran, dan pembahasannya akan dimulai dalam waktu dekat.

“Efisiensi ini harus benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat, bukan hanya sebatas pengurangan anggaran tanpa kejelasan. Kami akan kawal agar semua berjalan sesuai prinsip transparansi dan kepentingan publik,” pungkasnya.

[TOS | DPRD SAMARINDA]