Advertorial
Ananda Emira Moeis Soroti Realisasi Serapan Anggaran OPD yang Rendah, Dukung Langkah yang Diambil Pj Gubernur Kaltim
Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menyoroti rendahnya realisasi capaian anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) Kaltim yang masih di bawah 50 persen. Perempuan yang akrab disapa Nanda itu mendukung sikap tegas Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Diketahui, Akmal Malik memang sempat menyampaikan akan memberikan peringatan secara tertulis dan evaluasi kepada OPD yang realisasi capaian anggarannya masih di bawah 58 persen. Akmal Malik juga berencana memberikan pendampingan atau coaching kepada OPD-OPD yang dimaksud. Nanda mengatakan, hal tersebut memang perlu dilakukan untuk memacu kerja para OPD.
"Saya setuju Pj Gubernur beri rapor merah, apalagi kalau realisasinya masih di bawah 50 persen,” tegas Nanda.
Nanda juga kembali menyinggung soal APBD Kaltim tahun 2023 yang nilainya menyentuh Rp 25,32 triliun. Menurut Nanda, mestinya hal tersebut bisa memotivasi tiap OPD agar lebih maksimal dalam bekerja.
“Digenjot lah kinerjanya, apalagi APBD Kaltim kan meningkat jadi Rp25,32 triliun. Itu angka luar biasa bagi provinsi ini,” tambah Nanda.
Nanda menambahkan, anggaran yang cukup fantastis itu sudah seharusnya dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat. Dia berharap, dengan adanya kejadian ini maka pemerintah bisa membuka mata bahwa APBD sangat krusial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang pemasukan anggaran kita sudah besar, masa realisasinya tidak tercapai, kan sayang, ayolah, dimaksimalkan kerjanya," tandas dia.
[RWT | ADV DPRD KALTIM]
Related Posts
- Polda Kaltim Tetapkan 33 Tersangka Kasus Karhutla, 2 Di Antaranya Korporasi
- Menelusuri Jejak 73 Tahun Berau, dari Potret Masa Lalu hingga Wajah Masa Kini
- Autocratic Legalism: Kompleksitas Permasalahan Struktural
- GoPay, DANA, atau ShopeePay: Dompet Digital Mana yang Paling Ringan buat Antre di Kasir?
- Soal Wacana Link Tax dan LMK Jurnalistik, Kemenkum Buka Suara Terkait Skema Royalti








