Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi III DPRD Samarinda menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pembangunan terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap pada Senin (2/3/2026). 

Peninjauan lapangan ini dilakukan guna memantau langsung progres penanganan dampak longsor di sisi Jalan Sultan Alimuddin (inlet) pada 2025 lalu. Hasil tinjauan lapangan menunjukkan adanya usulan tambahan dana sebesar Rp90 Miliar yang rencananya dialokasikan khusus untuk pekerjaan mitigasi longsor di lereng area konstruksi.

Pihak kontraktor dari PT Pembangunan Perumahan (PP) memaparkan bahwa lonjakan anggaran tersebut mayoritas akan digunakan untuk penanganan teknis pada area lereng yang dinilai rawan demi menjamin stabilitas struktur. 

Cost Control PT PP, Reyhan Suryaarbaika, merincikan bahwa item pekerjaan utama yang menjadi penyebab kenaikan angka tersebut mencakup pekerjaan fisik yang cukup kompleks di sejumlah sisi terowongan. 

“Estimasi pengajuan di Rp90 miliar tadi itu ada beberapa item pekerjaan paretonya, yang pertama adalah pekerjaan regrading atau pekerjaan pelandaian struktur lereng di sisi inlet,” ujar Reyhan. 

Ia menjelaskan bahwa selain pelandaian, terdapat penguatan struktur tambahan yang memang memakan biaya tinggi per meternya. 

“Ada penambahan struktur ground anchor dan waller beam di sisi inlet, serta backfill atau timbunan kembali di atas perpanjangan struktur terowongan. Sebenarnya secara pekerjaan ground anchor itu memang sudah cukup mahal per meternya, jadi memang kita kemarin ada pengajuan sementara di kurang lebih Rp90 miliar,” tambah Reyhan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, memberi catatan kritis terhadap usulan tambahan dana yang diajukan pihak pelaksana. Pasalnya, proyek ini sebelumnya telah mengalami penambahan anggaran sebesar Rp32 miliar untuk penguatan struktur melalui perpanjangan inlet dan outlet. 

Jika usulan Rp90 miliar ini terealisasi, maka total tambahan anggaran untuk proyek ini bakal menyentuh angka Rp122 miliar. Deni mempertanyakan efektivitas perencanaan awal yang seharusnya sudah mengantisipasi risiko pergerakan tanah di area perbukitan tersebut. 

“Mestinya seharusnya penambahan itu tidak banyak lagi, baik dari sisi kanan maupun kiri inlet,” tegas Deni. 

Ia menilai secara logika konstruksi, penguatan tahap awal seharusnya sudah memperhitungkan potensi risiko sehingga tidak perlu ada lonjakan biaya yang signifikan di tengah jalan. 

“Kami melihat angka ini sangat besar dan harus dikaji secara cermat. Logikanya, penguatan awal seharusnya sudah memperhitungkan potensi risiko tersebut,” lanjutnya. 

DPRD juga menekankan bahwa aspek keselamatan tidak boleh dikompromikan, namun transparansi anggaran tetap menjadi prioritas utama. “Proyek strategis ini tidak boleh membahayakan masyarakat, tapi kami juga meminta penjelasan rinci mengenai kekuatan struktur tambahan yang mencapai ketebalan 50 sentimeter tersebut,” ungkap Deni.

Meski angka Rp90 miliar telah dipaparkan secara teknis oleh kontraktor, status dana tersebut diketahui masih sebatas usulan perencanaan dan belum bersifat final. 

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda yang dikonfirmasi dalam sidak tersebut menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengecekan internal dan evaluasi mendalam terkait kebutuhan tersebut. 

Hingga saat ini, anggaran tersebut belum masuk dalam alokasi resmi APBD Samarinda tahun 2026 karena masih menunggu hasil tinjauan teknis dan ketersediaan anggaran daerah. DPRD menegaskan akan terus mengawal proses ini agar pembangunan terowongan tetap berjalan sesuai standar keselamatan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

[RWT]