Advertorial
ATR/BPN Matangkan Rencana Anggaran 2026, Fokus pada Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Kaltimtoday.co - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) untuk Tahun Anggaran 2026 melalui kegiatan penyusunan yang digelar secara daring pada Selasa (29/7/25).
Kegiatan strategis ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dan diikuti oleh seluruh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN dari berbagai provinsi di Indonesia. Termasuk di antaranya Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Kalimantan Timur, Muhammad Insan Kamil.
Dalam arahannya, Pudji menegaskan pentingnya penyusunan anggaran yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga berkualitas serta berorientasi pada pelayanan publik. Ia mendorong agar seluruh jajaran dapat bekerja optimal selama proses penyusunan dokumen berlangsung selama tiga hari ke depan.
“Kita perlu memastikan seluruh program strategis yang diusulkan benar-benar efisien dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” tegas Pudji.
Penyusunan anggaran tahun 2026 ini juga dirancang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian berjenjang yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN, Unit Kerja Teknis Pusat, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama. Tidak hanya itu, reviu dari Inspektorat Jenderal ATR/BPN sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) turut menjadi bagian dari proses evaluasi dan pengawasan internal.
Dalam forum tersebut, turut disampaikan sejumlah agenda penting, seperti arah kebijakan kerja pemerintah tahun 2026, proyeksi keuangan negara, integrasi sistem KRISNA dan SAKTI, hingga penyusunan pagu indikatif anggaran yang akan menjadi acuan program tahun depan.
[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]
Related Posts
- Kritik Trump Tangkap Presiden Venezuela, Megawati Soroti Neokolonialisme di Rakernas I PDI Perjuangan
- Hadapi Potensi Bencana 2026, Dinsos Kaltim Siapkan 12.500 Bantuan Paket Logistik
- Surat Terbuka untuk Andi Harun: Membangun Peradaban Lewat Perpustakaan
- Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Seno Aji Akui Biaya Pilkada Langsung Lebih Besar
- Dosen Unmul Kritik Pilkada Lewat DPRD, Sebut Potensi Hidupkan Kembali Orde Baru








