Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda saat ini tengah menyusun skema penataan bagi ratusan pedagang terdampak kebakaran di Pasar Segiri dengan mengedepankan efisiensi ruang dan anggaran. Fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan pendataan teknis yang lebih spesifik melalui pendekatan berbasis kelompok dan hubungan keluarga. 

Kepala Disdag Samarinda, Nurrahmani, mengungkapkan bahwa dari total 142 kios di los tengah yang terdampak, pihaknya mencoba menyederhanakan mekanisme perencanaan agar proses pembangunan kembali menjadi lebih ringkas. 

“Kita kelompokkan pedagang karena ada beberapa yang sebenarnya satu keluarga atau satu kelompok usaha. Jadi nanti posisinya bisa kita buka sekatnya lalu diatur kembali sesuai kebutuhan kelompok,” ujar Nurrahmani menjelaskan skema pendataan yang kini tengah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR. 

Langkah ini diambil agar struktur bangunan sementara nantinya lebih ekonomis karena tidak memerlukan banyak sekat permanen di antara pedagang yang masih memiliki ikatan keluarga.

Di tengah proses pendataan tersebut, isu mengenai relokasi pedagang ke lokasi baru ternyata tidak menjadi poin esensial bagi para korban kebakaran. Berdasarkan hasil dialog di lapangan, mayoritas pedagang, khususnya para pedagang grosir, secara tegas menyatakan tidak memiliki keinginan untuk dipindahkan ke titik lain. 

Nurrahmani menegaskan bahwa bagi para pedagang, kepastian waktu untuk kembali berdagang di lokasi semula jauh lebih penting daripada opsi pindah ke tempat baru.

“Mereka sebenarnya tidak mendesak relokasi. Harapan mereka sederhana, yang penting cepat dibangunkan supaya bisa segera berjualan lagi,” tuturnya. 

Para pedagang berharap pemerintah bisa bekerja dengan ritme cepat mengingat lokasi Pasar Segiri merupakan pusat distribusi sayur dan kebutuhan pokok yang vital bagi masyarakat.

Menyikapi desakan para pedagang, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas PUPR sebagai pelaksana teknis telah menyiapkan konsep bangunan semi permanen sebagai solusi jangka pendek. Keputusan ini selaras dengan instruksi Wali Kota Samarinda yang menginginkan penanganan pasca-kebakaran dilakukan secara fungsional tanpa mengabaikan rencana revitalisasi pasar dalam jangka panjang. 

“Orientasi utama wali kota lebih kepada fungsi, beliau mendorong agar kami tetap mengonsep dengan posisi perencanaan yang matang, praktis, dan efisien,” ungkap Nurrahmani. 

Dengan dukungan kerja sama dari berbagai instansi seperti BPBD dan PUPR, pengerjaan kios sementara ini diharapkan bisa tuntas dalam waktu dekat agar aktivitas ekonomi kembali normal. 

“Kita berharap dengan kondisi seperti ini, (bisa) cepat dibangunkan semi permanen. Saya pikir sebulan selesai karena ini ‘dikeroyokin’ dari BPBD dan dinas terkait lainnya,” tambahnya.

Selain fokus pada pemulihan infrastruktur, pemerintah juga memperketat regulasi penggunaan kios untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Kebakaran yang terjadi sebelumnya diidentifikasi dipicu oleh aktivitas domestik pedagang yang menyalakan kompor di dalam area pasar. 

Guna mengantisipasi hal tersebut, Disdag Samarinda akan menerapkan mekanisme komitmen tertulis yang melarang pedagang menjadikan kios sebagai tempat tinggal atau melakukan aktivitas domestik rumah tangga. 

“Kami akan membuat semacam komitmen ke mereka itu jangan ditinggali lagi karena kejadian kemarin karena ada yang menyalakan kompor,” tegas Nurrahmani. 

Meskipun menyadari tantangan di lapangan karena operasional pasar sayur yang berlangsung 24 jam penuh, pemerintah tetap berkomitmen menjaga sterilitas fungsi kios hanya untuk kegiatan perdagangan demi keamanan bersama. 

Rancangan bangunan baru nantinya juga akan diatur sedemikian rupa guna meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan kios sebagai hunian.

[RWT]