Daerah
Eks Wali Kota Bontang Dipanggil Kejati Kaltim, Dimintai Keterangan Berkaitan Kasus DBON
Kaltimtoday.co, Samarinda - Eks Wali Kota Bontang, Basri Rase telah dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan pengelolaan dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) periode 2023. Kejati Kaltim terus menelisik aliran dana guna mengungkap dugaan kasus tersebut.
Seperti diketahui bersama, Eks Wali Kota Bontang, Basri Rase telah dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait pemberian dan pengelolaan dana hibah DBON. Basri sendiri dipanggil karena ia merupakan Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) periode 2021-2025.
Iya tadi dimintai keterangan, sebentar saja, tidak sampai satu jam,” ucapnya di Kantor Kejati Kaltim, Selasa (9/9/2025).
Ia mengakui kaitannya dengan kasus yang saat ini sedang didalami Kejati Kaltim berhubung pihaknya menjadi Ketua Kormi periode 2021-2025.
Disinggung berapa pertanyaan yang diajukan kepadanya, Basri mengaku tidak hafal pasti berapa jumlah pertanyaan, namun secara keseluruhan dipastikan berjalan lancar.
“Bagus saja, lancar pemeriksaannya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum, Toni Yuswanto menerangkan khusus hari ini, sebanyak 4 orang saksi telah diperiksa oleh Kejati Kaltim yang berasal dari organisasi olahraga.
“Ada 4 orang hari ini yang dimintai keterangan,” jelasnya.
Toni menegaskan keseluruhan saksi yang telah dipanggil karena masih ada kaitannya dengan kasus DBON.
Sebagai informasi selain Basri Rase, sebelumnya ada beberapa nama telah diperiksa dalam perkara ini, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DBON Zairin Zain, Bendahara DBON yang juga menjabat Sekretaris Dispora Kaltim Sri Wartini, serta pengurus DBON Setia Budi.
[RWT]
Related Posts
- Kirim 430 Atlet ke Asian Games 2026, Presiden Prabowo Janjikan Bonus Rp3 Miliar dan Minta Pelatih Diberi Kenaikan Pangkat
- Insentif Guru Non-ASN Kukar Belum Cair, Disdikbud Minta Sekolah Percepat Rekonsiliasi Data
- Intrusi Air Laut Meningkat, Lima IPA di Samarinda Kurangi Jam Operasional
- Temui Pimpinan DPR, Kepala Desa Minta PP Nomor 16/2026 Ditinjau dan Masa Jabatan Diperpanjang
- Antisipasi Partikel Silika Erupsi Anak Krakatau, Menkes Imbau Warga Terdampak Kurangi Aktivitas Luar Rumah Sepekan









