Oleh: Doddy S. Sukadri (Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Hijau)

PROVINSI Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius seiring dengan regulasi pasar global bebas deforestasi yang ketat, yaitu European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan mandat wajib sertifikasi domestik melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Regulasi ini akan diberlakukan pada akhir tahun 2026 untuk korporasi, dan pertengahan tahun 2027 untuk kelompok UMKM, koperasi, dan petani swadaya.

Dua komoditas unggulan perkebunan dari Kalimantan Timur yaitu kelapa sawit dan kopi akan terkena dampak regulasi ini, khususnya yang dikelola oleh petani swadaya. Pekebun kelapa sawit dan kopi di Kalimantan Timur saat ini menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ancaman EUDR dan pasar global lainnya karena belum memiliki basis data digital yang memadai.

Di sisi lain, seiring dengan komitmen daerah yang bergeser dari sektor ekstraktif batu bara menuju ekonomi hijau, Yayasan Mitra Hijau (YMH) melalui program konsorsium International Climate Initiative Just Energy Transition (IKI JET) mendorong pentingnya Transisi Energi yang Berkeadilan (Just Energy Transition) dan penciptaan Lapangan Kerja Hijau (Green Jobs).

Tulisan ini merangkum data statistik kepemilikan lahan rakyat, mengidentifikasi tantangan tenurial di tingkat tapak, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara, dan Paser, serta merumuskan strategi integrasi ketelusuran komoditas dengan manajemen energi rendah emisi.

Potret Perkebunan Rakyat Kaltim Hari Ini

Untuk memahami besarnya skala dampak ekonomi di Kalimantan Timur, kita harus melihat peta kekuatan komoditas rakyat pada dua subsektor strategis tersebut:

1. Kelapa Sawit Rakyat

Dari total sekitar 1,5 juta hektar lahan kelapa sawit yang berada di Kalimantan Timur, sebesar 220.245 hektar atau sekitar 14,6 persen di antaranya merupakan perkebunan yang dikelola secara mandiri oleh rakyat (petani swadaya). Sektor sawit rakyat ini memiliki arti yang sangat masif bagi stabilitas daerah karena mampu memproduksi hingga 21 juta ton Tandan Buah Segar (TBS) per tahun.

Lebih dari itu, roda ekonomi hilir kelapa sawit di Kaltim ditopang oleh 106 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) aktif yang menjadi motor penggerak kesejahteraan bagi sedikitnya 368.000 petani dan buruh kebun lokal.

2. Perkebunan Kopi Rakyat

Berbeda dengan kelapa sawit yang didominasi korporasi besar, sektor budidaya kopi di Kalimantan Timur dengan luas total 1.345 hektar dikelola sepenuhnya oleh perkebunan rakyat kecil. Dari luasan tersebut, para petani swadaya mampu memproduksi sekitar 262 ton biji kopi kering per tahun, dengan dominasi varietas Liberika dan Robusta.

Meskipun secara volume lebih kecil dibanding sawit, kopi rakyat memiliki nilai ekonomi strategis yang sangat tinggi. Kopi lokal Kaltim saat ini sedang diakselerasi menjadi komoditas unggulan baru untuk memasok kebutuhan gaya hidup hijau di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta mulai menembus pasar ekspor premium internasional, seperti ke negara Qatar.

Status Lahan dan Ketidakpastian Tenurial di Tingkat Tapak

Di balik kontribusi ekonominya yang masif, status hukum lahan petani swadaya berada dalam kondisi kritis menghadapi regulasi EUDR (yang menetapkan batas deforestasi cut-off date 31 Desember 2020) serta target mandatory ISPO:

Status kepemilikan lahan di Kaltim didominasi penguasaan tradisional. Di Kabupaten Kutai Timur, dari ratusan ribu hektar kebun rakyat, realisasi penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) kolektif baru mencakup 614 petani dengan luas 1.434 hektar.

Hasil pemetaan indikatif menunjukkan bahwa sekitar 68% dari kebun sawit rakyat berskala kecil secara nasional terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan atau tumpang tindih dengan izin konsesi korporasi besar. Di Kaltim, status lahan perkebunan rakyat yang berada di kawasan hutan belum sepenuhnya terakomodasi melalui pelepasan bersyarat, sehingga menghambat proses sertifikasi hijau.

Selanjutnya, amat sedikit (kurang dari 5%) petani rakyat di Kaltim yang memiliki peta digital poligon (geo-localization) yang merupakan syarat pemenuhan EUDR. Akibatnya, produk mereka terancam ditolak oleh pasar Eropa.

Transisi Energi Berkeadilan

Sebagai organisasi nirlaba yang berfokus pada strategi pembangunan rendah karbon, Yayasan Mitra Hijau (YMH) yang telah bekerja di Kalimantan Timur selama tiga tahun (2023–2026), menegaskan bahwa ketelusuran komoditas tidak boleh dilepaskan dari konteks Transisi Energi Berkeadilan.

Berdasarkan analisis YMH, diperlukan pemberdayaan lahan non-monokultur. Saat ini penguasaan lahan sawit di Kaltim didominasi oleh korporasi besar ($\pm 1$ juta hektar untuk sawit inti). YMH mendorong diversifikasi tanaman komplementer bernilai tinggi seperti kopi rakyat berkelanjutan. Hal ini penting untuk mencegah monopoli agraria sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah yang selaras dengan kegiatan ekonomi rendah karbon.

Analisa YMH juga mengemukakan bahwa proses hulu hingga hilir komoditas sawit dan kopi rakyat masih bergantung pada pasokan energi fosil. Bersama Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan PPSDM KEBTKE, YMH telah menginisiasi program pelatihan efisiensi energi dan audit energi industri mikro/PKS. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelapa sawit dan kopi Kaltim tidak hanya bersih dari aspek deforestasi lahan, tetapi juga hemat karbon dalam proses produksinya.

Selanjutnya, transformasi ekonomi dari basis tambang batu bara mengharuskan Kaltim menciptakan alternatif mata pencaharian yang baru. Digitalisasi ketelusuran dan audit energi ini dapat melahirkan ekosistem green jobs bagi generasi muda pedesaan, mulai dari enumerator pemetaan poligon spasial hingga operator energi terbarukan yang bisa dilaksanakan di koperasi-koperasi petani sawit dan kopi rakyat.

Apa Yang Perlu Dilakukan?

Untuk dapat memenuhi persyaratan regulasi EUDR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu segera mengambil langkah-langkah strategis berikut:

1. Akselerasi Pemetaan Geopoligon & STDB Massal Melalui Pemberdayaan Pemuda (Green Jobs)

Mengalokasikan dana khusus untuk pemutihan dan verifikasi STDB gratis bagi petani swadaya. Pemerintah daerah wajib merekrut dan melatih pemuda desa sebagai enumerator digital untuk memetakan batas geopoligon lahan secara partisipatif menggunakan aplikasi seluler terintegrasi.

2. Hilirisasi Rendah Karbon Berbasis Koperasi

Mendorong pembentukan koperasi tani berbadan hukum sebagai agregator tunggal rantai pasok komoditas. Selaras dengan program Yayasan Mitra Hijau, koperasi ini wajib diberikan fasilitasi teknologi pengolahan hemat energi, seperti penggunaan energi surya (solar dryer) atau pemanfaatan biomassa limbah sawit untuk proses pengeringan biji kopi dan pengolahan pasca-panen.

3. Sinkronisasi Dashboard Ketelusuran Daerah ke Sistem SIPERIBUN

Membangun platform Satu Data Perkebunan Kaltim yang memuat data spasial lahan rakyat yang telah terverifikasi secara real-time. Dashboard ini diintegrasikan ke Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) nasional agar pelaku pasar internasional dapat memverifikasi status bebas deforestasi komoditas Kaltim.

4. Resolusi Lahan Petani di Kawasan Hutan Melalui GTRA

Mengoptimalkan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menyelesaikan status tumpang tindih kebun rakyat di dalam kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial atau pelepasan kawasan tanah objek reforma agraria (TORA), memberikan kepastian hukum yang menjadi syarat mutlak sertifikasi ISPO dan EUDR.

Kesimpulan

Ketelusuran data perkebunan rakyat dan transisi energi yang adil adalah jangkar baru ekonomi Kalimantan Timur. Melalui komitmen regulasi yang didukung data statistik kuat dan kolaborasi strategis bersama institusi seperti Yayasan Mitra Hijau, Kaltim dapat melindungi penghidupan ratusan ribu petani swadaya, melepaskan ketergantungan pada sektor ekstraktif, sekaligus memimpin pasar komoditas berkelanjutan di tingkat global. Semoga! (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co